“Kalau semua pihak bekerja sesuai aturan, pupuk tidak akan setipis ini di lapangan. Ada yang menahan, ada yang memainkan harga. Jangan bodohi petani,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Tabri S. Munir, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi ke pabrik Pupuk Indonesia serta memanggil dinas terkait, distributor, dan para pemilik kios untuk mengklarifikasi pola distribusi yang dianggap rawan penyimpangan.
“Berdasarkan laporan dari masyarakat dan teman-teman DPD Tani Merdeka, sementara ini ada empat kios pupuk di Pamekasan yang diduga melakukan mark up harga di atas ketentuan,” ungkap Tabri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Audiensi tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk lebih serius mengawasi jalur distribusi pupuk. Di balik rak kios yang tampak biasa, tersimpan dugaan praktik kotor yang menekan ribuan petani yang sedang berjuang mempertahankan hasil panen mereka.
Basri menegaskan, perjuangan ini bukan sekadar soal pupuk, tetapi juga soal harga diri petani.
“Kalau negara hanya hadir lewat aturan tanpa pengawasan, maka petani akan terus menjadi korban. Kami tidak akan diam,” pungkasnya. (*)
Halaman : 1 2
