SURABAYA, JATIMZONE – Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Rabu. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tekanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019–2024.
Aksi ini dipicu oleh belum adanya kejelasan hukum terhadap 16 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus tersebut. Massa menilai, lambannya penanganan perkara oleh KPK menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Koordinator aksi, Musfiq, dalam orasinya menegaskan bahwa publik berhak mendapatkan kepastian hukum atas kasus yang dinilai merugikan keuangan negara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami datang ke DPRD Jatim untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat. Sudah hampir dua tahun sejak penetapan tersangka, tapi belum ada langkah tegas dari KPK terhadap sebagian besar tersangka,” ujar Musfiq di hadapan massa aksi.
Ia menyebut, dari total 16 tersangka, hanya sebagian kecil yang telah menjalani proses persidangan, sementara lainnya masih belum tersentuh penegakan hukum secara maksimal.
“Ini menjadi ironi. Ada tersangka yang bahkan masih aktif sebagai pejabat negara dan tetap menerima fasilitas dari negara. Ini sangat mencederai rasa keadilan publik,” tambahnya.
Musfiq juga menyoroti belum dilakukannya penahanan terhadap sejumlah tersangka, padahal dalam praktik umum, KPK biasanya langsung mengambil langkah tegas setelah menetapkan status tersangka.
“Biasanya KPK menggunakan kewenangannya sesuai KUHAP, termasuk penahanan untuk mencegah pelarian atau penghilangan barang bukti. Tapi dalam kasus ini, justru terkesan lamban,” tegasnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
