Sejumlah anggota bahkan mempertanyakan:
“Ini organisasi wartawan atau rumah pribadi? Kok kami seakan cuma tamu?”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekecewaan ini mencuat lantaran setiap wacana perubahan struktur langsung terbentur tembok kokoh bernama “akta notaris yang tidak boleh diubah”. Alhasil, kongres yang seharusnya menjadi momen demokratis justru jadi tontonan macetnya regenerasi.
Namun fakta di lapangan jauh berbeda. Posisi sekretaris tidak pernah diganti meski yang bersangkutan telah wafat, sementara bendahara yang berjalan bukan nama yang tercantum dalam akta, melainkan Sumailah, sosok yang tidak tercatat secara legal dalam struktur resmi.
Kondisi ini semakin menegaskan dugaan anggota bahwa PIJP berjalan tanpa transparansi, tanpa evaluasi, dan tanpa regenerasi.
Selain itu, Muhri Andika mengatakan kegagalan kongres ini tidak hanya memicu amarah internal, tetapi juga mencoreng wajah organisasi di hadapan publik. Bagaimana organisasi jurnalis yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi, justru tersandung oleh minimnya demokrasi di tubuhnya sendiri
“Kongres yang semestinya melahirkan pemimpin baru, justru memunculkan pertanyaan besar:
Apakah PIJP masih menjadi organisasi wartawan, atau telah menjelma menjadi kendaraan kepentingan segelintir orang,” pungkasnya.
Halaman : 1 2
