Koordinator Jaka Jatim Kritik KPK Beri Penghargaan ke Pemprov Jatim

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 3 Desember 2025 - 13:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menilai KPK tidak layak memberi penghargaan kepada Pemprov Jawa Timur di tengah belum tuntasnya kasus korupsi dana hibah yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menilai KPK tidak layak memberi penghargaan kepada Pemprov Jawa Timur di tengah belum tuntasnya kasus korupsi dana hibah yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

SURABAYA – Koordinator Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim), Musfiq, menyoroti pemberian penghargaan Paritrana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi pada 9 Desember 2025.

Musfiq menyebut langkah tersebut tidak tepat dan menimbulkan kekecewaan di kalangan aktivis anti korupsi di Jawa Timur.

BACA JUGA :  Khofifah Mangkir Panggilan Pengadilan, Jaka Jatim: Bentuk Pengkhianatan terhadap Hukum

“Kami sangat kecewa terhadap KPK. Seharusnya lembaga penegak hukum itu tidak memberikan penghargaan kepada Pemprov Jatim, sementara kasus dugaan korupsi dana hibah di daerah ini belum tuntas dan kerugiannya mencapai triliunan rupiah,” ujarnya, Selasa (3/12/2025).

Menurutnya, hingga kini KPK baru menahan empat dari total 21 tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan kelalaian dan kelemahan KPK dalam penegakan hukum.

BACA JUGA :  Tersinggung Tak Disapa, Warga Lumajang Curi Motor Mahasiswa KKN

“Ini bentuk kelalaian KPK. Seolah-olah KPK enggan atau bahkan takut terhadap Pemprov Jatim dan Gubernur. Padahal dulu KPK dikenal tegas menindak kasus korupsi di daerah,” tegasnya.

Follow WhatsApp Channel jatimzone.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aksi Besar Dukung MBG Menggema, Ribuan Pekerja Minta Program Presiden Tidak Dijadikan Arena Kepentingan
Waduh! Diduga Mobdin Bupati Pamekasan Terciduk Pakai Plat Pribadi, Formaasi Kecam Penyalahgunaan Aset Daerah
Viral MBG di MI Miftahul Ulum, SPPG Proppo Tegaskan Menu Sesuai Gizi dan Dapur Bukan Milik DPRD
Nama Anggota DPR Disebut dalam BAP Kasus MBG, Jaka Jatim Minta Penyidikan Transparan
Ribuan Siswa Ikuti Senam Massal, Pamekasan Bawa Pulang Rekor MURI
Perdata Kandas di Semua Tingkat, Kasus Haji Latif Pamekasan Kini Masuk Proses Pidana
Forkot Demo DPRD Pamekasan, Ungkap Dugaan Permainan Proyek Pokir Oknum Dewan
Khofifah Mangkir Panggilan Pengadilan, Jaka Jatim: Bentuk Pengkhianatan terhadap Hukum

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:46 WIB

Aksi Besar Dukung MBG Menggema, Ribuan Pekerja Minta Program Presiden Tidak Dijadikan Arena Kepentingan

Senin, 22 Juni 2026 - 19:53 WIB

Waduh! Diduga Mobdin Bupati Pamekasan Terciduk Pakai Plat Pribadi, Formaasi Kecam Penyalahgunaan Aset Daerah

Sabtu, 20 Juni 2026 - 06:40 WIB

Viral MBG di MI Miftahul Ulum, SPPG Proppo Tegaskan Menu Sesuai Gizi dan Dapur Bukan Milik DPRD

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:20 WIB

Nama Anggota DPR Disebut dalam BAP Kasus MBG, Jaka Jatim Minta Penyidikan Transparan

Minggu, 24 Mei 2026 - 18:11 WIB

Ribuan Siswa Ikuti Senam Massal, Pamekasan Bawa Pulang Rekor MURI

Berita Terbaru