Desakan hukum ini makin kuat karena bukan kali pertama MBG di Pamekasan menuai sorotan.
Selain masalah kualitas makanan, persoalan ketidaktepatan sasaran penerima juga sering dipertanyakan.
Kini, dengan adanya kasus keracunan, para wali murid menilai pemerintah daerah sudah tidak bisa lagi sekadar mengeluarkan janji evaluasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali murid meminta DPRD memanggil SPPG, dinas kesehatan, dan pihak rekanan penyedia makanan untuk dimintai pertanggungjawaban.
Mereka menekankan, jika ditemukan unsur kelalaian, aparat penegak hukum harus menindak sesuai peraturan yang berlaku.
“Anak-anak bukan bahan percobaan proyek. Kalau program ini hanya dikelola asal-asalan, itu namanya sudah mengorbankan kesehatan publik. Harus ada yang bertanggung jawab secara hukum,” pungkas salah satu wali murid.
Gelombang desakan ini dipastikan akan terus menguat hingga ada langkah nyata dari pemerintah daerah. Bagi orang tua siswa, keselamatan anak adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. (*)
Halaman : 1 2
