Menurutnya, langkah itu penting untuk mengantisipasi potensi gesekan antar pengelola dapur MBG di Kecamatan Palengaan.
Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pengelola SPPG. Mereka menilai munculnya overload dapur di Palengaan tidak lepas dari adanya oknum yang sengaja membangun SPPG tanpa prosedur resmi.
“Kalau setiap dapur hanya dapat jatah 1.400 siswa, jelas kami rugi. Kebijakan ini juga tidak sesuai dengan SOP dari BGN,” ujar Muhammad, salah satu pengelola SPPG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menambahkan, seharusnya BGN fokus pada SPPG yang sudah siap beroperasi, bukan justru membuka dapur baru.
“Saya menduga ada permainan oknum terkait banyaknya dapur di Palengaan. Faktanya, ada juga dapur yang tidak layak tapi tetap lolos verifikasi,” tambahnya.
Muhammad berharap koordinator BGN Kabupaten Pamekasan bersikap tegas dengan menolak usulan dapur baru, sekaligus melakukan verifikasi ulang terhadap dapur-dapur yang dinilai tidak layak. (*)
Halaman : 1 2
