Kebijakan ini langsung mendapat sorotan dari Ketua Dear Jatim, A. Faisol. Ia menilai, penggunaan APBD tersebut menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
“Di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit, seharusnya efisiensi dan manajemen fiskal yang baik menjadi prioritas. Dana itu lebih tepat dialokasikan untuk program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” tegas Faisol.
Ia menyoroti masih banyaknya persoalan mendesak di Pamekasan, mulai dari infrastruktur jalan yang rusak di pelosok desa, tingginya angka pengangguran, hingga masalah kemiskinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau hanya sebatas kasur, meja makan, kursi, dan fasilitas kantor lainnya, itu hanya untuk memuaskan pejabat. Kenapa harus diganti dengan anggaran ratusan juta? Barang-barang itu sebenarnya masih ada,” kritiknya.
Faisol menilai, sejak pergantian kepemimpinan, arah pemanfaatan APBD semakin menjauh dari prinsip keadilan.
Menurutnya, pengadaan mobil dinas baru hingga fasilitas rumah dinas dengan anggaran miliaran rupiah tidak konstruktif, justru memperlebar jarak antara kebutuhan pejabat dan kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat.
“Keputusan itu jelas tidak adil bagi rakyat. Pemerintah seharusnya lebih mendahulukan kepentingan umum daripada belanja mewah,” pungkas Faisol. (*)
Halaman : 1 2
