Lebih lanjut, Fahril Anwar menyampaikan kecaman terhadap lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sektor pendidikan.
“Kami menilai pemerintah daerah gagal menghadirkan tata kelola pendidikan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Karena itu, sebelum mengundang Menteri Pendidikan datang ke Pamekasan, selesaikan dulu problem pendidikan yang nyata di hadapan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, kedatangan pejabat pusat tidak akan memiliki arti apabila persoalan pendidikan di daerah tetap dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang konkret dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PMII Pamekasan mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Dinas Pendidikan agar:
1. Menyelesaikan persoalan sekolah rusak dan fasilitas pendidikan yang tidak layak;
2. Memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran pendidikan;
3. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan hingga wilayah pelosok;
4. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Pamekasan;
5. Tidak menjadikan kunjungan Menteri Pendidikan sekadar agenda formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Kedatangan Menteri Pendidikan hanya akan menjadi ironi apabila realitas pendidikan di Pamekasan masih dipenuhi ketimpangan, kerusakan fasilitas, dan lemahnya tata kelola. Pemerintah daerah harus berhenti sibuk membangun citra, namun abai terhadap akar persoalan pendidikan itu sendiri.
Pendidikan yang berkualitas lahir dari keberpihakan terhadap rakyat, bukan dari panggung seremonial kekuasaan.
Halaman : 1 2
