Situasi tersebut memicu reaksi masyarakat. Puluhan ribu petani tembakau dan buruh yang menggantungkan hidup pada sektor ini mulai menyuarakan aspirasi ke Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Bea Cukai, dan aparat kepolisian. Mereka mendesak adanya pendekatan yang lebih manusiawi, transparan, dan berorientasi pembinaan agar pelaku usaha dapat mematuhi aturan tanpa harus kehilangan mata pencaharian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para pengusaha IHT menilai penegakan hukum tetap penting, namun harus diimbangi dengan kepastian regulasi dan pendampingan yang jelas. Tanpa itu, yang terjadi bukanlah kepatuhan yang sadar, melainkan ketakutan dan keputusasaan. Mereka berharap negara hadir sebagai mitra yang membina dan memberdayakan, bukan semata-mata menindak.
Jika pendekatan yang digunakan terus bersifat menekan, maka potensi ekonomi lokal dikhawatirkan akan runtuh. Industri yang seharusnya mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi daerah justru terancam mati sebelum berkembang. Para petani dan pelaku usaha pun menaruh harapan agar pemerintah dan aparat terkait membuka ruang dialog yang jujur, menghadirkan kebijakan yang berpihak, serta menegakkan hukum dengan rasa keadilan.
Madura tidak kekurangan potensi. Namun, tanpa pendekatan yang berimbang antara penegakan aturan dan pemberdayaan, kekhawatiran akan terhentinya produksi IHT dan terpuruknya ekonomi rakyat bisa menjadi kenyataan. Saat ini, yang dibutuhkan bukan hanya ketegasan hukum, tetapi juga empati, pembinaan, dan kepastian agar industri tembakau tetap hidup dan memberi harapan bagi ribuan keluarga yang bergantung padanya.
Halaman : 1 2
