Massa aksi menilai maraknya kasus korupsi di berbagai sektor pemerintahan menjadi alarm bagi pentingnya penguatan pengawasan internal dan tata kelola birokrasi yang lebih transparan. Mereka juga meminta langkah nyata untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Selain itu, Jaka Jatim menyoroti besarnya nilai kerugian negara yang muncul dalam berbagai perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Mereka berharap proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pejabat tingkat bawah, tetapi juga menelusuri pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran dalam perkara tersebut.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan. Di antaranya meminta KPK dan Kejati Jawa Timur mengusut tuntas seluruh kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur, menelusuri aliran dana hasil korupsi, mengembangkan penyidikan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam fakta persidangan, serta memaksimalkan upaya pemulihan kerugian negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jaka Jatim juga mendesak agar penanganan kasus dana hibah, Bank Jatim, PT DABN, Dinas ESDM Jawa Timur, dan dugaan penyimpangan dana BOS dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan proses hukumnya.
Aksi yang berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi itu mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Massa menyatakan akan terus mengawal proses penanganan berbagai kasus dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur.
Menutup aksinya, Musfiq menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi kinerja aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus korupsi di Jawa Timur.
“Jangan ada kesan hukum hanya menyentuh pelaku di lapisan bawah. Jika memang ada alat bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat menunggu keberanian aparat dalam mengungkap aktor-aktor besar di balik kasus korupsi yang merugikan negara,” tegasnya.
Halaman : 1 2
