“Politik selalu menggunakan agama supaya
kejahatan selalu kelihatan terhormat”
-Islah Bahrawi –
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat pamekasan akhir-akhir ini sedang dilemma oleh keadaan antara harus senang dan sedih. senang karena menyambut kepulangan Achmad Valen Akbar, finalis Dangdut Academy 7 (D’Academy Musim 7) 2025 yang berhasil meraih posisi kedua tingkat nasional dan sedih lantaran janji-janji yang selalu dikampanyekan oleh bupati priode saat ini masih menjadimisteri belaka.
Kota Pamekasan lagi-lagi menunjukkan eksistensinya, dengan suara yang mampu menghipnotis seluruh penonton sehingga menjadi finalis ke 2, valen mampu mengharumkan kota pamekasan bahkan madura secara umum. Akan tetapi berbeda dengan bupati pamekasan saat ini yaitu Dr. KH. Kholilurrahman, S.H., M.Si yang hanya memikirkan kebahagiaan segelintir orang termasuk dirinya sendiri.
Di Tengah kebahagiaan Masyarakat pamekasan untuk menyambut putra daerah kebanggaannya hari ini, pamekasan masih belum selesai masalah ketimpangan infrastruktur yang menjadi persoalan Masyarakat pamekasan, akan tetapi bupati pamekasan malah asik menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pamekasan untuk memperbaiki akses jalan masuk untuk rumahnya sendiri dan membiarkan masyarakat memperbaiki jalannya sendiri.
Kemudian hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kita sebagai Masyarakat, Dimana pamekasan sebagai salah satu daerah yang kental persoalan religiusitas, akan tetapi pemimpinnya atau pejabatnya mengalami krisis nilai tentang peran pemimpin terhadap rakyatnya, Dimana banyak persoalanyang menjadi keresahan Masyarakat pamekasan belum mampu teratasi baik masalah infrastrutur jalan atau masalah yang lainnya dan sangat lambat dalam mengambil kebijakan yang menjadi kepentingan Masyarakat secara umum, dan apakah itu bukan menjadi salah nilai yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya sebagai langkah untuk menguatkatkan nilai religiusitasnya, Jangan sampai terjadi inkonsistensi terhadap apa yang telah dianggap sebagai kebenaran dan kebaikan.
Akan tetapi pemimpin atau pemerintah kabupatenpamekasan saat ini di Tengah gejolak kebijakan atas janji-janjinya yang jugak belum ditepati terhadap rakyatnya, ternyata pemerintah jugak bisa cepat dan tanggap, namun bukan persoalan yang memang dibutuhkan oleh Masyarakat saat ini, tapi persoalan syarat dalam mangadakan sebuah konser yang sebentar lagi akan di gelar di pamekasan sebagai bentuk apresiasi kepada valen yang telah mengharumkan nama pamekasan dan madura, apakah pemerintah pamekasan konsisten dalam benjaga nilai-nilai tersebut, apakah tidak ada tempat-tempat yang justru menjadi sumber rusaknya nilai-nilai itu, jangan sampai hal ini hanya berlaku buat Sebagian Masyarakat.
11 poin kesepakatan yang disampaikan para tokoh agama sebagai dasar pelaksanaan penyambutan. Kesepakatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan berjalan tertib, santun, dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Pamekasan dan menjaga religius tanya. Hal ini sudah seharusnya menjadi pegangan Masyarakat pamekasan untuk menjaga nilai-nilai tersebut dengan penuh kedewasaan dalam menyikapinya, dan apakah pemerintah bisa secepat ini menepati janji-janjinya kepada Masyarakat pamekasan. Bukankah salah satu nilai dalam agama kita yaitu Berbasis Keadilan & Kemaslahatan Dimana Kebijakan harus adil untuk semua lapisan masyarakat, tidak memihak elite, dan bertujuan mewujudkan kebaikan bersama(maslahah).
Relasi politik dan agama.
Hubungan agama dan politik sangat erat dan kompleks, agama bisa menjadi sumber moralitas, legitimasi, dan motivasi partisipasi politik, sementara politik bisa menjadi alat penyebaran nilai agama, namun hubungan ini juga rawan konflik jika agama dipolitisasi untuk kekuasaan, yang bisa mengancam demokrasi dan menimbulkan diskriminasi, sehingga keseimbangan antara nilai agama dan prinsip demokrasi menjadikan ci untuk politik yang adil dan beradab.
Jangan sampai penggunaan simbol, wacana, dan jargon keagamaan dalam politik untuk menarik simpati publik seringkali memicu perpecahan dalam masyarakat yang majemuk. Hal ini dapat menciptakan eksklusivisme dan diskriminasi, di mana satu kelompok atau bahkan pemangku kebijakan semena-mena dan merasa lebih unggul atau benar dibandingkan kelompok lainnya, merusak hubungan antar warga. Agama yang seharusnya menjadi sumber nilai moral dan etika, disalahgunakan sebagai “senjata politik” untuk memobilisasi massa berdasarkan sentimen identitas, bukan berdasarkan substansi kebijakan publik. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus politisasi agama yang terjadi di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di dunia.
