Kebijakan ini mencuat setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. Dalam aturan tersebut ditegaskan, setiap penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersial wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Bagi manajemen PO bus, aturan ini menimbulkan kekhawatiran. Bagaimana tidak, musik yang selama ini menjadi teman perjalanan justru dianggap berpotensi menambah beban biaya.

Larangan Resmi dari Manajemen

Salah satu yang pertama mengambil langkah tegas adalah PO Manggala, perusahaan otobus yang bermarkas di Medaeng, Sidoarjo. Manajemen melarang kru memutar musik, baik saat bus berangkat dari terminal, melaju di tol, hingga menurunkan penumpang di tujuan.

“Termasuk kami juga melakukan larangan yang sama. Tidak boleh kru kami memutar lagu dalam perjalanan rute bus. Konsekuensinya bisa rugi di kami,” ujar Firmansyah Mustafa, perwakilan manajemen PO Manggala, Senin (18/8/2025).

Kebijakan ini ternyata bukan hanya berlaku di PO Manggala. Hampir semua operator besar di Jawa Timur juga mengambil langkah serupa.

Gelombang Larangan dari PO Lain

PO Eka Mira, salah satu pemain besar trayek Jawa Timur – Jawa Tengah – Yogyakarta, bahkan mengeluarkan edaran resmi kepada seluruh kru.

“Diberitahukan semua kru PO Eka Mira mulai saat ini dilarang memutar lagu/musik di dalam bus. Khususnya musik Indonesia,” demikian bunyi surat edaran internal manajemen yang berpusat di kawasan Sepanjang, Sidoarjo.

Langkah serupa diikuti oleh PO Haryanto, PO Jaya Murni Sejahtera (Bee Buzz), PO Efisiensi, hingga sejumlah operator bus pariwisata. Semuanya memilih menghindari risiko tuntutan royalti yang sewaktu-waktu bisa datang.

Penyelesaian infrastruktur strategis ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh secara signifikan, melancarkan distribusi logistik, serta memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah utara Sampang.

Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, saat meninjau langsung kondisi jalan yang telah rampung, menyatakan bahwa proyek senilai Rp 85 miliar ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata merupakan kunci utama untuk membuka potensi ekonomi yang selama ini terkendala akses.

“Ini bukan sekadar jalan biasa, tapi urat nadi baru yang akan menghidupkan perekonomian di wilayah utara Sampang, khususnya bagi masyarakat di Ketapang, Banyuates, hingga Pangarengan,” ujar Bupati Slamet Junaidi dengan antusias.

“Kami berharap, dengan akses yang lebih baik ini, distribusi hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM lokal jadi lebih cepat dan efisien. Dampaknya, roda ekonomi berputar lebih kencang, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat. Bahkan, potensi pariwisata di pesisir utara juga bisa lebih tereksplorasi.”

Proyek peningkatan Jalan Raya Ketapang-Pangarengan ini melibatkan pengaspalan ulang, pelebaran di beberapa titik, serta pembangunan drainase yang memadai untuk mencegah genangan air saat musim hujan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang, Ir. H. Abdul Ghani, menjelaskan bahwa pengerjaan proyek ini memakan waktu sekitar 18 bulan sejak dimulai pada awal tahun 2024.

Dana sebesar Rp 85 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang yang didukung juga oleh alokasi dari APBD Provinsi Jawa Timur.

“Pengerjaan proyek ini menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait kondisi cuaca ekstrem dan karakteristik tanah di beberapa ruas yang memerlukan penanganan khusus. Namun, berkat kerja keras tim dan dukungan dari masyarakat, kami berhasil menyelesaikan proyek ini sesuai target dan standar kualitas yang ditetapkan,” jelas Abdul Ghani.

“Kami memastikan kualitas jalan mampu bertahan lama, aman, dayaman dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, dari kendaraan pribadi hingga truk pengangkut hasil bumi.”