Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap tayangan program “Xpose Uncensored” di Trans7 yang dinilai melecehkan ulama dan pesantren, termasuk KH. Anwar Manshur (Lirboyo) dan KH. Ali Mustakim (Miftahul Ulum Lepelle).

Koordinator aksi, Mat Jusi, menegaskan pihaknya menuntut pertanggungjawaban pemilik Trans7 dan CT Corp, Chairul Tanjung, serta mendesak permintaan maaf resmi dan terbuka kepada para kiai dan seluruh pesantren di Indonesia.

“Ini bukan perkara sepele. Kami ingin permintaan maaf hitam di atas putih,” tegas Mat Jusi, disambut teriakan massa.

Ia memperingatkan, jika dalam waktu 3×24 jam pihak TransCorp tidak memberikan respons, pihaknya akan menggalang aksi nasional dan menyerukan boikot terhadap seluruh jaringan perusahaan CT Corp.

“Kalau tidak ada tanggapan, kami akan menduduki jaringan TransCorp,” ancamnya.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena program itu dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012, yakni Pasal 6 P3, serta Pasal 6 ayat (1) dan (2), dan Pasal 16 ayat (1) serta ayat (2) huruf (a) SPS.

KPI menilai tayangan tersebut menampilkan konten yang melecehkan dan merendahkan kehidupan pesantren serta para kiai, sehingga dianggap mencederai nilai-nilai penyiaran dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial.

Menurut Maman, narasi dalam tayangan tersebut sangat tidak pantas dan menyesatkan publik karena menggambarkan para kiai seolah hidup bermewah-mewahan, meminta uang dari jemaah atau santri, serta menjadikan pesantren sebagai tempat eksploitasi.

“Narasi seperti itu jelas merugikan dan menyakitkan bagi para kiai, santri, dan masyarakat pesantren. Kiai adalah figur moral dan spiritual yang berjasa besar bagi bangsa ini. Menyudutkan mereka sama saja dengan melecehkan tradisi keilmuan dan keagamaan yang menjadi fondasi masyarakat Indonesia,” tegas Maman, Selasa (14/10/2025).

Politikus PKB asal Majalengka itu menilai tayangan tersebut mencerminkan ketidakpekaan dan ketidaktahuan media terhadap kultur pesantren. Ia mendesak Trans7 untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, khususnya kepada kalangan kiai dan pesantren, serta mempertanggungjawabkan konten tersebut.

“Trans7 harus meminta maaf secara terbuka dan melakukan evaluasi internal terhadap tim kreatif maupun redaksi yang memproduksi tayangan itu. Media memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga etika dan sensitivitas terhadap nilai-nilai keagamaan,” ujarnya.