Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program kesehatan ibu dan anak sekaligus upaya pencegahan stunting di wilayah binaannya. Selain mendampingi jalannya kegiatan, Babinsa juga memberikan motivasi kepada para orang tua agar aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia di posyandu.

Dalam kegiatan Posyandu Cempaka 1, para balita mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemberian Vitamin A, pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, hingga pemberian makanan tambahan berupa bubur kacang hijau sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan gizi anak.

Sertu Muhamad Bahri menegaskan bahwa kegiatan posyandu memiliki peran strategis dalam memantau tumbuh kembang anak sejak usia dini. Oleh karena itu, ia mengajak para orang tua untuk secara rutin membawa anak-anak mereka mengikuti kegiatan posyandu setiap bulan.

Koordinator Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim), Musfiq, mendesak DPRD Pamekasan segera memanggil pihak ketiga pengelola dapur MBG beserta Dinas Kesehatan untuk dimintai pertanggungjawaban.

“Jaka Jatim meminta pihak DPRD segera memanggil rekanan atau pihak ketiga yang mengelola dapur tersebut, serta dinas kesehatan yang mempunyai kewenangan dalam bidang kesehatan agar segera turun tangan. Dicari penyebabnya apa, jangan-jangan memang ada unsur kesengajaan,” tegas Musfiq, Jumat (12/9/2025).

Ia menilai peristiwa ini merusak reputasi sekaligus mencederai cita-cita Presiden dalam upaya mengurangi angka stunting melalui program makanan bergizi untuk siswa.

“Program Presiden Makanan Bergizi ini seharusnya memberikan asupan gizi baik kepada para siswa. Tapi yang terjadi di Tlanakan justru berbeda, malah membahayakan anak-anak,” imbuhnya.

Menurut Musfiq, dapur-dapur penyedia MBG di Kabupaten Pamekasan perlu dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan Kementerian Gizi Nasional. Ia menduga ada kemungkinan menu makanan maupun lauk pauk yang disajikan tidak sesuai dengan standar gizi yang seharusnya.

“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi dapur-dapur MBG yang justru memberikan dampak buruk terhadap kesehatan siswa. Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan langsung,” pungkasnya.

Lebih jauh, Musfiq juga mendorong dibentuknya satgas khusus guna memastikan program MBG tersalurkan dengan baik serta makanan yang disajikan benar-benar sesuai standar nasional.