Istilah ini merujuk pada sistem tata suara berdaya sangat tinggi dengan dentuman bass yang masif, mampu menciptakan getaran (“horeg” dalam bahasa Jawa berarti bergetar atau berguncang) yang terasa hingga ke ulu hati.

Bukan sekadar alat pengeras suara biasa, sound horeg telah menjelma menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai perayaan lokal, karnaval, dan hajatan masyarakat, memicu decak kagum sekaligus perdebatan.

Dari desa-desa hingga kota kecil, gema sound horeg menjadi penanda kemeriahan, sekaligus menyoroti dinamika antara hiburan rakyat, teknologi, dan tantangan sosial.

Akar dan Budaya Sound Horeg di Jatim

Fenomena sound horeg tidak muncul begitu saja. Akarnya tertanam kuat dalam budaya masyarakat Jawa Timur yang gemar merayakan kebersamaan dengan semarak.

Awalnya, perangkat tata suara standar digunakan untuk mengiringi acara-acara seperti pernikahan, khitanan, atau peringatan hari besar nasional seperti 17 Agustus.

Namun, seiring waktu, ada keinginan untuk menciptakan pengalaman yang lebih spektakuler dan tak terlupakan. Dari situlah muncul kompetisi tidak langsung di antara pemilik sound system lokal untuk menghadirkan suara paling menggelegar dan bass paling “mantap.”

Ini bukan hanya soal volume, melainkan juga kualitas suara yang jernih, meskipun dalam intensitas tinggi, serta kemampuan memadukan berbagai jenis musik, terutama dangdut atau remix yang digemari.

Karnaval dan pawai agustusan adalah panggung utama bagi sound horeg. Truk-truk dihias sedemikian rupa, mengangkut tumpukan speaker raksasa yang tingginya bisa melebihi badan kendaraan.

Masyarakat berbondong-bondong datang menyaksikan, menari, dan merasakan getaran musik yang seolah merasuki seluruh tubuh. Sound horeg menjadi ekspresi kebanggaan komunal, identitas desa, dan manifestasi semangat gotong royong dalam mempersiapkan acara.

Setiap pemilik sound system besar memiliki nama khusus untuk usahanya, lengkap dengan logo dan tim operator yang profesional, menjadikaya sebuah industri hiburan mikro yang berdenyut di jantung pedesaan Jatim.

Teknologi dan Investasi di Balik Gema Horeg

Di balik gemuruh sound horeg, terdapat investasi yang tidak main-main dan keahlian teknis yang patut diacungi jempol. Sebuah sistem sound horeg standar bisa terdiri dari puluhan bahkan ratusan unit speaker, mulai dari subwoofer berukuran besar hingga tweeter untuk frekuensi tinggi, yang semuanya diatur secara presisi.

Amplifier bertenaga ribuan watt, mixer digital canggih, dan perangkat manajemen suara laiya menjadi komponen wajib. Tidak jarang, para pemilik sound system ini berkolaborasi dengan ahli elektronika lokal untuk memodifikasi atau merakit perangkat custom agar menghasilkan suara yang unik dan lebih bertenaga.

Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang akustik, kelistrikan, dan teknik audio.

Lonjakan ini terjadi seiring maraknya perhelatan karnaval dan hajatan yang menggunakan sound horeg dengan volume tinggi.

Dokter Spesialis THT RSUD dr. Haryoto, Aliyah Hidayati, mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir jumlah pasien yang mengalami gangguan pendengaran meningkat signifikan.

Sebagian besar pasien mengaku telinganya mulai bermasalah usai menghadiri acara yang menggunakan sound horeg.

Polda Jatim menegaskan siap menindak tegas, bahkan membubarkan, pihak yang melanggar aturan tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast, menjelaskan SE ini memiliki 13 landasan hukum sebagai dasar penerbitan.

Aturan tersebut memuat empat poin utama: pembatasan tingkat kebisingan, pembatasan dimensi kendaraan, pembatasan waktu dan lokasi penggunaan, serta pengaturan penggunaan untuk kegiatan sosial di masyarakat.

Aturan ini diharapkan mampu menjaga situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di seluruh wilayah Jatim.

SE Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025 diterbitkan pada 6 Agustus 2025.

Regulasi ini ditandatangani oleh Gubernur Khofifah, Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto, dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin.

Khofifah menjelaskan, pembahasan aturan ini melibatkan banyak pihak, termasuk Pemprov, Polda, Kodam, ahli kesehatan, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Pendekatannya cukup komprehensif dan memiliki dasar hukum yang kuat dari berbagai undang-undang,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).