Penutupan dilakukan sebagai langkah administratif untuk mengevaluasi kelengkapan dokumen perizinan usaha.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah adanya kajian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Operasional dihentikan sementara mulai 22 September 2025 hingga paling lambat 21 Oktober 2025,” ujar Aminuddin, Senin malam.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan merupakan sanksi permanen, melainkan bagian dari mekanisme penertiban dan pengawasan.

Tujuannya agar seluruh pelaku usaha di wilayah Kota Probolinggo tertib administrasi dan mematuhi ketentuan hukum.

Dari temuan itu, aparat menemukan rokok merek Humer yang diduga kuat berasal dari Kabupaten Pamekasan, Madura. Rokok tersebut menjadi salah satu barang bukti yang kini telah diserahkan ke Bea Cukai untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Fakta ini menambah panjang catatan kasus rokok ilegal yang menyeret nama Pamekasan sebagai salah satu daerah penghasil rokok. Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap kinerja pengawasan Bea Cukai di wilayah Madura.

Seorang aktivis Madura, (inisial A), menyayangkan lemahnya pengawasan yang membuat peredaran rokok ilegal terus terjadi dan justru mempermalukan daerah.