Dugaan tersebut mencakup sedikitnya 926 paket pekerjaan yang tersebar di berbagai kegiatan pembangunan daerah.

Menurut Iwan, paket-paket proyek itu terdiri dari berbagai kegiatan, di antaranya Program Pembangunan Berbasis Lingkungan (PBL) Kawasan Agropolitan, peningkatan jaringan irigasi dan sistem penyediaan air minum (SPAM), hingga pembangunan drainase lingkungan.

“Dari data yang kami punya, ada sekitar 926 paket pekerjaan dengan beragam nilai anggaran. Ada yang Rp200 juta, Rp150 juta, bahkan yang paling kecil Rp100 juta,” ujar Iwan, Rabu (22/10/2025).

Iwan menduga, praktik jual beli proyek atau pemberian “fee” tertentu dalam proses pembagian paket tersebut menyebabkan kualitas hasil pembangunan jauh dari standar.

“Kalau praktik jual beli proyek itu terjadi, dampaknya sangat terasa. Contohnya pembangunan PBL Kawasan Agropolitan berupa pavingisasi semestinya bisa bertahan 1 sampai 2 tahun, tapi dalam 1 atau 2 bulan sudah rusak,” jelasnya.

Iwan menilai, praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pihaknya akan membawa laporan resmi ke Polda Jawa Timur agar dilakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan jual beli paket proyek tersebut.

“Kami akan melaporkan secara resmi ke Polda Jatim agar semua pihak yang terlibat diproses hukum. Ini penting untuk menjaga integritas pembangunan di daerah,” tegas Iwan.

Adapun beberapa proyek yang disebut dalam temuan awal Mahardika antara lain:

1. PBL Kawasan Agropolitan

2. Peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan

3. Pembangunan sistem drainase lingkungan

Iwan berharap aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti laporan tersebut demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Pamekasan.

Tujuh aset tersebut tersebar di beberapa lokasi, yakni Desa Lembung Gunung, Kecamatan Kokop, Kelurahan Pejagan Kecamatan Kota Bangkalan, Jalan KH Moh Kholil Kota Bangkalan, Kelurahan Mlajah Kota Bangkalan, serta kawasan Regency Kayangan Kecamatan Burneh.

Penyitaan dilakukan usai apel konsolidasi di Mapolres Bangkalan. Tim gabungan pertama bergerak menuju sebuah rumah mewah bergaya istana di Desa Lembung Gunung.

Selanjutnya, penyitaan dilakukan di rumah di Kampung Sumur Kembang, Kelurahan Pejagan; bangunan dalam proses pembangunan di Gang Amboina, Jalan KH Moh Kholil; serta dua bangunan berdempetan berupa rumah kos dua lantai dan usaha laundry di Kelurahan Mlajah.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 212 KUHP tentang perlawanan terhadap pejabat, dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Selain itu, mereka juga terancam jeratan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api serta bahan peledak, dan UU ITE karena melakukan provokasi melalui media sosial.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menegaskan pihaknya tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan.

Saat hendak diamankan, AMR yang diketahui warga Bangkalan berusaha kabur sehingga petugas menembak kaki kanannya.

“Pelaku inilah yang selama ini kita buru. Dia terbukti menganiaya anggota yang sedang bertugas,” kata Kanit III Subdit Jatanras, Kompol Eko Cipto Mangko, di RS Bhayangkara Surabaya.

Menurut Eko, pelaku menggunakan celurit untuk menyerang korban hingga menyebabkan luka di kepala dan punggung. Dari tangan AMR, polisi menyita pakaian yang dipakai saat kejadian.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan diikuti seluruh Polda se-Indonesia melalui video conference.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun, total beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan mencapai 825.155 kilogram atau lebih dari 825 ton, tersebar di 638 titik wilayah hukum Polda Jatim.

“Kegiatan ini menyentuh 117.340 warga yang hadir langsung di berbagai titik penjualan,” jelas Kombes Abast.

Polda Jatim menegaskan siap menindak tegas, bahkan membubarkan, pihak yang melanggar aturan tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast, menjelaskan SE ini memiliki 13 landasan hukum sebagai dasar penerbitan.

Aturan tersebut memuat empat poin utama: pembatasan tingkat kebisingan, pembatasan dimensi kendaraan, pembatasan waktu dan lokasi penggunaan, serta pengaturan penggunaan untuk kegiatan sosial di masyarakat.