Ia menilai lembaga antirasuah tersebut bersikap tidak adil karena hanya menahan sebagian dari total 21 tersangka yang telah diumumkan pada 5 Juli 2024 lalu.

Menurut Musfiq, dari 21 tersangka yang ditetapkan, hanya empat orang yang berasal dari lingkaran politik Ketua DPRD Jatim Kusnadi (PDIP) yang ditahan.

Sementara itu, tersangka lain yang disebut terkait dengan Iskandar (Demokrat) dan Anwar Sadad (Gerindra) belum tersentuh penahanan.

“KPK dalam konteks ini ada pilih kasih. Kalau penetapannya sudah komplit 21 tersangka, ya penahanannya juga harus komplit. Tidak boleh ada perbedaan,” ujar Musfiq, Senin (4/11/2025).

Ia menilai sikap KPK tersebut bisa memunculkan kesan politis dan mencederai prinsip keadilan. Karena itu, pihaknya mendesak agar lembaga tersebut bersikap profesional dan objektif dalam menjalankan penegakan hukum.

Dugaan ini menguat setelah beredar foto tumpukan rokok tanpa pita cukai yang mencantumkan merek tersebut. Dari hasil penelusuran sejumlah sumber, rokok-rokok bodong itu dikabarkan diproduksi di sebuah gudang tersembunyi di kawasan Larangan.

“Banyak informasi yang kami terima, bahwa gudang di Larangan itu memang sering dijadikan tempat produksi rokok ilegal. Merek yang paling banyak beredar saat ini adalah Surya 20 dan HYS Gold,” ujar Abdul Malik, Senin (8/9/2025).

Ia menambahkan, rokok tersebut sudah lama beredar luas di pasaran Madura, bahkan masuk ke sejumlah daerah di Jawa Timur dengan harga yang jauh lebih murah dibanding rokok resmi bercukai. Hal ini tentu merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, sekaligus memicu persaingan tidak sehat dengan industri rokok legal.

Merek rokok Jimbun tanpa pita cukai kian marak beredar, namun aparat penegak hukum dinilai hanya menyasar pedagang kecil, sementara sumber produksi diduga dibiarkan beroperasi.

Aktivis lokal, Bayu, menilai langkah aparat dalam menindak produsen rokok ilegal masih lemah. Ia menyebut salah satu pabrik rokok Jimbun berada di Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar.

“Selama ini operasi Bea Cukai hanya menyisir warung dan toko kecil. Padahal inti masalah ada di pabrikan. Kalau itu tidak disentuh, peredaran rokok ilegal tidak akan pernah berhenti,” ungkap Bayu, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, indikasi aktivitas pabrik rokok ilegal di Batumarmar bukan sekadar isu. Ia mengaku sudah mengantongi sejumlah bukti yang bisa menjerat pemilik sekaligus jaringan distribusinya.

Investigasi jatimzone.com mengungkap alur distribusi yang rapi tanpa jejak. Setiap pekan, mobil tanpa identitas usaha mengirimkan stok langsung ke pengecer.

Tidak ada gudang besar, tidak ada dokumen resmi, dan tak satu pun jalur administrasi yang bisa dilacak.

“Ini bukan sekadar pelanggaran kecil. Setiap batang rokok tanpa pita cukai berarti negara kehilangan penerimaan. Kalau peredarannya masif, nilainya sangat besar,” tegas Firmansyah, pemerhati regulasi tembakau, Minggu (17/8/2025).

Ketua Paguyuban Jadi Sorotan

Nama H. Sofwan Wahyudi alias H. Udik, Ketua Paguyuban Pengusaha Rokok (PR) Sumenep sekaligus owner DRT The Big Family, kembali mencuat. Jabatan strategis yang semestinya menjadi benteng penertiban industri justru dinilai kontraproduktif ketika merek ilegal dikaitkan dengan dirinya.

“Seorang ketua paguyuban seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi aturan. Kalau tokoh sentralnya justru terlibat, itu pesan buruk bagi seluruh pelaku industri,” tambah Firmansyah.