Hingga saat ini, persoalan infrastruktur pendidikan, kualitas layanan, pemerataan akses pendidikan, hingga dugaan problem tata kelola anggaran pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang nyata di Kabupaten Pamekasan. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri mengakui masih terdapat ratusan sekolah rusak yang membutuhkan perbaikan.

Di sisi lain, publik juga dihadapkan pada berbagai persoalan tata kelola pendidikan yang menuai sorotan, termasuk dugaan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan di sejumlah lembaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan di Pamekasan masih membutuhkan pembenahan serius dan menyeluruh, bukan sekadar kunjungan simbolik pejabat pusat yang berakhir tanpa solusi konkret.

Ketua Cabang PMII Pamekasan, Fahril Anwar mengecam keras apabila kedatangan Menteri Pendidikan hanya dijadikan panggung politik dan agenda pencitraan pemerintah daerah.

“Kami menolak keras apabila kunjungan Menteri Pendidikan hanya dijadikan alat pencitraan oleh pemerintah daerah, sementara realitas pendidikan di bawah masih carut-marut. Banyak sekolah rusak, fasilitas minim, kualitas pendidikan timpang, tetapi pemerintah justru sibuk mempersiapkan seremoni penyambutan,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Dinas Pendidikan seharusnya lebih fokus menyelesaikan akar persoalan pendidikan daripada membangun narasi keberhasilan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

“Jangan sampai Menteri datang hanya melihat panggung yang sudah dipoles rapi, sementara jeritan siswa, guru, dan sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas justru disembunyikan. Pendidikan bukan ruang kosmetik birokrasi,” lanjutnya.