Sebelumnya, seorang warga bernama Iklal melaporkan sejumlah dugaan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam laporannya, terdapat empat poin yang diadukan, yakni dugaan suap, rangkap jabatan, pengelolaan dapur MBG tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta dugaan pungutan liar dalam penentuan titik koordinat pembangunan dapur MBG.

Menanggapi laporan tersebut, Hariyanto menegaskan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan telah memenuhi permintaan penyidik dengan menyerahkan dokumen yang dianggap diperlukan untuk proses klarifikasi.

“Semua bukti yang diminta penyidik sudah kami serahkan pada tanggal 5 Juni 2026,” ujar Hariyanto.

Bukti-bukti yang diserahkan kepada penyidik untuk memperkuat tudingan yang disampaikan dalam aduan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Jadi Tudingan tersebut tidak benar adanya, dan bukti-bukti sudah diserahkan kepada penyidik,” tegasnya

Kegiatan Fun Bike secara resmi dilepas oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Taufikurrachman, didampingi Rektor UNIRA Gazali dan Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur.

Panitia menyiapkan sebanyak 114 hadiah doorprize, mulai dari sepeda gunung, sepeda listrik, televisi LED, mesin cuci, kipas angin, hingga berbagai hadiah menarik lainnya.

Rektor UNIRA, Gazali, mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada olahraga dan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui berbagai layanan sosial dan kesehatan.

“Peserta dapat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan wajah, donor darah, serta mengikuti senam bersama yang telah disediakan panitia,” ujarnya.

Menurutnya, UNIRA menggandeng berbagai pihak untuk menyukseskan kegiatan tersebut, mulai dari klinik kecantikan, Dinas Kesehatan, puskesmas, hingga rumah sakit daerah.

“Kami berupaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, berbagai instansi kesehatan kami libatkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini,” katanya.

Selain itu, UNIRA juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“UNIRA ingin terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk membantu menggerakkan roda perekonomian pelaku UMKM agar semakin berkembang dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi,” tambahnya.

Ia menjelaskan, semangat tersebut sejalan dengan spirit Dies Natalis ke-48 UNIRA, yakni TEDUH (Teladan, Elaboratif, Dedikatif, Unggul, dan Humanis) yang menjadi landasan kampus dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekda Pamekasan Taufikurrachman memberikan apresiasi atas kontribusi UNIRA dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendidikan dan penguatan sumber daya manusia.

“UNIRA telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas literasi dan membentuk karakter generasi muda. Banyak alumninya yang kini berkiprah dalam pembangunan daerah, salah satunya Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Dies Natalis ke-48 UNIRA telah diawali dengan doa bersama pada 2 Mei 2026 dan diisi berbagai kegiatan, seperti Studium General, Jalan-Jalan Sehat (JJS), Festival Rujak Corek, hingga Fun Bike yang menjadi penutup rangkaian perayaan tahun ini.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian publik karena perjalanan panjang kasus ini telah melalui berbagai tahapan peradilan, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi di Mahkamah Agung.

Kuasa hukum korban, Supriyono, menyampaikan bahwa seluruh gugatan perdata yang diajukan pihak Haji Latif telah ditolak oleh pengadilan.

“Dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, semuanya sudah diputus dan hasilnya ditolak. Ini menunjukkan bahwa dalil yang diajukan tidak dapat diterima secara hukum,” ujar Supriyono.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi dasar kuat bahwa perkara yang dilaporkan oleh korban, Haryanto Waluyo, memiliki pijakan hukum yang jelas.

“Fakta hukum sudah terang. Ketika semua tingkat pengadilan menyatakan hal yang sama, itu bukan lagi sekadar pendapat,” tegasnya.

Seiring berjalannya waktu, aparat penegak hukum kemudian meningkatkan penanganan kasus ini ke tahap pidana. Haji Latif pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukum lebih lanjut di Polres Pamekasan.

Penetapan tersangka tersebut menjadi titik penting dalam perjalanan kasus yang telah berlangsung cukup lama.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan berpotensi menyebabkan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan serta mutu yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, praktik pengemasan ulang minyak goreng curah dengan menggunakan merek Minyak Kita berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait dugaan pemalsuan atau penggunaan merek tanpa hak.

Selain itu, aktivitas tersebut juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap produk pangan yang beredar wajib memenuhi standar keamanan dan mutu, termasuk kewajiban penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk minyak goreng sawit. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif.

Sejumlah warga setempat menyampaikan, dugaan aktivitas pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi kemasan bermerek Minyak Kita tersebut diduga dilakukan oleh seseorang berinisial AB, warga Desa Gro’om, Kecamatan Proppo.

“Dugaan kegiatan itu sudah berlangsung lama. Mengemas minyak goreng curah menggunakan merek tertentu merupakan perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan konsumen,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya, Jumat (19/12/2025).

Sementara itu, AKP Supriyadi, Kapolsek Proppo, menyatakan bahwa pihak kepolisian telah menerima informasi terkait dugaan tersebut dan telah melakukan pengecekan ke lokasi.

“Informasi itu sebelumnya juga sempat diberitakan. Saat dilakukan pengecekan ke tempat yang dimaksud, belum ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Namun, informasi tersebut sudah disampaikan ke Satreskrim Polres Pamekasan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang disebut berinisial AB belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan. Upaya konfirmasi dan penelusuran lanjutan masih dilakukan guna memperoleh klarifikasi secara menyeluruh.

Dalam audiensi yang berlangsung panas pada Selasa (18/11/2025), Basri menyebut bahwa persoalan kelangkaan pupuk dan harga yang melambung tinggi bukan lagi sekadar isu tahunan, melainkan indikasi adanya permainan terstruktur yang dibiarkan berlarut.

“Ada kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ini bukan sekadar salah urus, ini sudah permainan. Petani dicekik oleh pihak-pihak yang menjadikan kelangkaan sebagai ladang bisnis gelap,” tegas Basri di hadapan para legislator.

Menurutnya, petani di berbagai desa terpaksa membayar harga dua hingga tiga kali lipat dari ketentuan resmi. Pupuk bersubsidi yang seharusnya menjadi penopang produksi pertanian justru berubah menjadi komoditas spekulatif di tangan oknum pengendali kios.

“Petani kami bukan sapi perahan. Jangan jadikan kelangkaan sebagai alasan untuk menjarah hak mereka,” tambahnya.

Basri menduga praktik curang ini melibatkan rantai distribusi dari tingkat distributor hingga pengecer. Ia menilai kelangkaan pupuk yang terus berulang bukanlah kebetulan semata.

Penangkapan itu dilakukan setelah beredar luas video di platform media sosial TikTok yang menampilkan dugaan upaya pendorongan seorang perempuan ke jurang di kawasan perbukitan Desa Lesong Daya, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, pada Sabtu sore (15/11/2025).

Setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian menemukan fakta bahwa pria berinisial MY merupakan suami siri dari korban berinisial R, warga Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Jupriadi menjelaskan, kejadian itu bermula saat MY diduga hendak mengambil barang milik korban, termasuk tas, kalung emas, dan sejumlah barang berharga lain.

Kelima pelaku yang diamankan dari hasil pengembangan kasus masing-masing berinisial A (24), R (19), D (20), AG (22), dan I (14).

Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto melalui Kasihumas Polres Pamekasan AKP Jupriadi mengatakan, kelima pelaku tersebut ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan Unit Reskrim Polres Pamekasan.

“Empat pelaku, yakni A, R, D, dan AG, diamankan pada Senin (10/11/2025), sedangkan pelaku berinisial I diamankan pada Selasa (11/11/2025),” terang AKP Jupriadi.

Menurutnya, peran kelima pelaku sama dengan pelaku lain yang sudah diamankan lebih dulu, yakni ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban.

“Lima pelaku ini merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya. Mereka memiliki peran yang sama, yaitu turut serta dalam aksi pengeroyokan,” ujarnya.

AKP Jupriadi menjelaskan, Polres Pamekasan saat ini menangani dua perkara terkait insiden yang viral tersebut: pertama, kasus pengeroyokan, dan kedua, kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.

Salah satunya terjadi di SMK Negeri 3 Pamekasan. Sekolah yang berada di wilayah kota ini mendapatkan distribusi dari dua yayasan sekaligus, yakni Yayasan Ibnu Bachir Klampar Proppo dan Yayasan Garuda Jaya Abadi.

Hal serupa juga terjadi di SMP Negeri 6 Pamekasan, yang seharusnya menjadi wilayah distribusi Yayasan Iltizam Nyalabu Daya, namun turut disalurkan oleh Yayasan Ibnu Bachir Klampar Proppo.

Bahkan beberapa sekolah lain seperti SDN Gladak Anyar 4, TK Kosgoro, SMP Muhammadiyah, dan MI Islamiyah Sumur Pote Gladak Anyar juga mengalami hal serupa.

Sekolah-sekolah tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Yayasan Fatimah Maju Bersama Bugih 4, tetapi justru didistribusikan oleh yayasan yang sama dari Klampar.

Koordinator SPPG Kecamatan Kota, Rifki Heri Wifianto, menjelaskan bahwa mulai tanggal 10 November 2025 telah diberlakukan sistem pemerataan sesuai hasil kesepakatan rapat pada Kamis, 23 November 2025 di Aula Kodim 0826 Pamekasan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kapolsek, Danramil, Camat Pamekasan, Pasiter Kodim, Korwil, Korcam, dan para Kepala SPPG se-Kecamatan Kota.

“Pemerataan seharusnya sudah mulai berlaku hari ini, sesuai hasil rapat di Aula Kodim 0826 dan telah ditandatangani oleh Koordinator Wilayah,” ujar Rifki.

Salah satu lembaga yang mewujudkan hal tersebut adalah Yayasan Humairoh Sejahtera Blumbungan, yang berlokasi di Dusun Berruh, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Sejak beroperasi tiga bulan terakhir, SPPG Humairoh Sejahtera berhasil memperoleh banyak apresiasi dari berbagai lembaga penerima manfaat. Kinerja profesional serta kualitas layanan yang diberikan menjadikan lembaga ini layak mendapat berbagai penghargaan dan kepercayaan publik.

Tak hanya fokus pada kualitas makanan bergizi, pihak pengelola juga berkomitmen untuk memberdayakan pelaku usaha lokal dalam pemenuhan kebutuhan dapur. Langkah ini dinilai berdampak positif terhadap perekonomian warga sekitar, sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat yang menjadi relawan.

Saat ini, terdapat 47 relawan yang tergabung di SPPG Humairoh Sejahtera Blumbungan. Seluruhnya telah memiliki Sertifikat Penjamah Makanan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, persoalan tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi dan kesalahan teknis pada sistem pendataan, bukan karena unsur kesengajaan dari pihak lembaga.

“Jadi intinya memang terjadi miskomunikasi dan error. Kami betul-betul tidak mengetahui adanya data atau nama siswa yang masuk ke sistem PKBM Al-Muhlisin tanpa sepengetahuan pihak terkait,” jelas Ustadz Kholiq saat dikonfirmasi, Kamis (7/11/2025).

Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan operator sistem untuk memastikan data yang keliru segera diperbaiki agar tidak merugikan pihak mana pun.