Holik menilai pemerintah seharusnya tidak sekadar melakukan penindakan, melainkan juga memberikan pembinaan kepada pabrikan lokal yang memproduksi rokok tanpa pita cukai.

Menurutnya, jika diarahkan untuk memperoleh izin produksi resmi, para pengusaha tersebut justru dapat menyumbang signifikan terhadap pendapatan negara.

Ia memaparkan, sejak 2021 hingga 2024, penerimaan negara dari cukai terus mengalami kenaikan yang signifikan.

“Pada 2021, penerimaan negara dari cukai rokok sekitar Rp466 miliar, lalu naik menjadi Rp622 miliar pada 2022, dan tahun 2024 tembus Rp1,1 triliun. Bayangkan jika seluruh rokok tanpa pita itu kemudian resmi dikenai cukai, berapa besar tambahan pendapatan negara yang bisa diperoleh,” kata Holik, Selasa (1/10/2025).

Lebih lanjut, Holik menyesalkan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap pengusaha rokok menengah. Kondisi tersebut, katanya, justru membuka peluang bagi oknum aparat di bawah Kementerian Keuangan untuk mengambil keuntungan pribadi.