Sebanyak 14 dapur yang dikelola berbagai yayasan pendidikan dan sosial akan mulai beroperasi. Mereka tersebar di Kecamatan Palengaan, Bugih, Pasanggar, Plakpak, Kramat, Banyupelle, Potoan Daya, Larangan Luar, Tampojung Tengginah, Klampar, hingga Rek Kerrek.

Namun, peluncuran program ini dibayangi rasa waswas masyarakat. Hal itu tak lepas dari kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Kecamatan Tlanakan beberapa hari lalu setelah mengonsumsi menu MBG dari dapur rekanan. Peristiwa itu memicu sorotan tajam terhadap sistem pengawasan dapur dan kualitas menu yang disajikan.

Mereka tidak hanya meminta pemerintah mengevaluasi total kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan kelalaian yang mengakibatkan puluhan siswa jatuh sakit.

Sebanyak 37 siswa dilaporkan mengalami mual, muntah, dan pusing setelah menyantap makanan MBG.

Bagi para orang tua, peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa pengelolaan program yang melibatkan SPPG dan pihak rekanan tidak dijalankan dengan standar keamanan pangan yang semestinya.

“Ini bukan sekadar program gagal, tapi sudah membahayakan nyawa anak-anak. Pemerintah harus bertindak tegas, bahkan kalau terbukti lalai, pihak SPPG dan pengelola dapur harus diproses hukum,” tegas Ahmad, wali murid asal Kecamatan Pamekasan, Sabtu (13/9/2025).

Rini, wali murid lainnya, menilai kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan. Ia menegaskan, keselamatan anak-anak jauh lebih penting daripada sekadar pencitraan program.

“Jangan sampai program bergizi gratis ini jadi malapetaka. Kalau ada unsur kelalaian, itu bukan hanya salah administrasi, tapi bisa masuk pidana. Kami minta aparat kepolisian ikut turun tangan,” ujarnya dengan nada marah.

Belum tuntas kasus keracunan puluhan siswa beberapa waktu lalu, kini layanan dapur MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Larangan Tokol kembali menuai masalah.

Pada Rabu (10/9/2025), siswa SDN Larangan Tokol 4 menolak menu MBG yang dibagikan karena dinilai tidak layak konsumsi.

Makanan yang dibagikan disebut sudah berbau sehingga menimbulkan keresahan orang tua.

“Ini tadi di SDN Larangan Tokol 4, siswa menolak, Mas, karena sangat tidak layak dan bau,” ungkap RK, salah satu wali murid, Rabu (10/9/2025).

Penolakan tersebut membuat sejumlah masyarakat dan wali murid di Kecamatan Tlanakan semakin geram.

Forum Advokasi dan Aspirasi Masyarakat (FAAM) menilai peristiwa yang menimpa puluhan siswa TK/PAUD itu merupakan bentuk kelalaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Larangan Tokol di bawah naungan Yayasan Madani.

Koordinator FAAM Madura, Abd Basid, menilai distribusi MBG oleh SPPG Larangan Tokol terkesan dipaksakan meski belum memenuhi syarat teknis.

“Kami mendapat informasi bahwa SPPG tersebut belum memiliki ahli gizi. Karena itu, kami menduga menu MBG yang dibagikan tidak sesuai dengan juknis,” ungkap Basid.

Basid menambahkan, dugaan kelalaian semakin jelas pada pendistribusian hari ketiga, Rabu (10/9/2025), ketika menu yang disajikan dalam kondisi bau hingga ditolak siswa.

Persoalan ini dipicu oleh banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang ditunjuk untuk melayani kebutuhan makan bergizi gratis bagi siswa di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Kodim 0826 Pamekasan melalui Bhabinsa dan Koramil Palengaan, jumlah siswa di Kecamatan Palengaan tercatat mencapai sekitar 30.074 siswa.

Dengan jumlah tersebut, sesuai laman resmi BGN, dibutuhkan sekitar 10 hingga 14 SPPG untuk mencukupi kebutuhan makan bergizi gratis.

Namun, fakta di lapangan justru berbeda. Dari 14 SPPG yang sudah dibangun, diduga masih ada 7 dapur baru yang lokasinya tidak jelas.

Hal itu diungkapkan oleh Hariyanto, Koordinator BGN Kabupaten Pamekasan, saat pertemuan bersama sejumlah pengelola SPPG Kecamatan Palengaan di Aula Kodim 0826 Pamekasan, Senin (11/08/2025).

Dalam forum tersebut, Hariyanto mengusulkan pembagian rata jumlah siswa untuk setiap SPPG yang ada. Dengan skema ini, setiap dapur akan mendapat jatah sekitar 1.400 siswa.