Aksi yang dikoordinatori Musfiq itu menyoroti berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas berbagai perkara korupsi yang saat ini maupun sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

Musfiq menyebut sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, mulai dari dugaan korupsi dana hibah, kredit fiktif Bank Jatim, dugaan korupsi di PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), dugaan korupsi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga penyelidikan dugaan korupsi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Menurutnya, berbagai kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu yang sama di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Timur sehingga perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Jaka Jatim meminta setiap fakta hukum yang muncul dalam proses penyidikan maupun persidangan dikembangkan secara menyeluruh.

“Kami meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, independen, dan tidak berhenti pada pelaku lapangan saja. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Musfiq saat menyampaikan orasi.