Proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan itu dituding telah merusak tanah dan menebang pohon milik warga tanpa izin.

Yang awalnya hanya keluhan di tingkat desa, kini menjalar ke ranah hukum. Unit IV Pidkor Satreskrim Polres Pamekasan telah resmi menerima laporan warga dan mulai melakukan penyelidikan.

Publik pun mulai menyoroti proyek yang disebut-sebut sebagai bagian dari pembangunan strategis Pemkab Pamekasan tahun anggaran 2025. Nilainya fantastis, tapi caranya kini dipertanyakan.

Mediasi Panas dan Jawaban Buntu

Sebelum laporan masuk ke polisi, warga sempat menggelar mediasi panas di Balai Desa Bulangan Barat bersama Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir.

Dalam pertemuan itu, warga menuntut kompensasi atas lahan dan pepohonan yang mereka klaim dirusak tanpa izin.

Namun hasilnya nihil. Amin Jabir menegaskan, setelah berkoordinasi dengan Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, pemerintah tidak bisa memberikan ganti rugi untuk tanah yang terdampak proyek.

“Kalaupun ada ganti rugi, hanya untuk pohon yang ditebang,” kata Amin dalam pertemuan tersebut.

Laporan tersebut teregister dengan nomor STTLP/B/325/X/2025/SPKT POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 15 Oktober 2025.

Dalam laporannya, Syamsuri mengaku lahannya seluas sekitar 270 meter persegi, yang ditanami sejumlah pohon jati dan mangga, dirusak akibat kegiatan proyek pelebaran jalan di wilayah setempat.

“Tanah saya dirusak tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saya. Pohon jati dan mangga ditebang begitu saja, padahal itu lahan pribadi yang sudah saya tanami sejak lama,” ujar Syamsuri, saat ditemui usai membuat laporan di Polres Pamekasan, Rabu (15/10/2025).

Ia menyebut, akibat perusakan tersebut dirinya mengalami kerugian materiel yang ditaksir mencapai Rp 270 juta.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaannya kini mencapai Rp11,4 miliar lebih.

Mengacu pada data LHKPN terbaru per 11 Oktober 2025, Amin Jabir memiliki kekayaan senilai Rp11.493.801.362. Aset tersebut terdiri dari 30 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp11.271.765.000, serta 5 unit kendaraan roda dua dan empat senilai Rp173.500.000.

Menariknya, pejabat ini tidak tercatat memiliki utang sama sekali.

Sebagai pembanding, laporan periode 14 Februari 2023 menunjukkan kekayaan Amin Jabir berada di angka Rp11.326.273.000, yang berarti terdapat kenaikan sekitar Rp167 juta lebih dalam kurun waktu dua tahun. Data tersebut dapat diakses publik melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id.

Namun, di balik kenaikan kekayaan tersebut, nama Amin Jabir kerap menjadi sorotan publik.

Mereka melaporkan proyek pelebaran jalan raya Bulangan Barat–Tlagah yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pamekasan.

Sedikitnya delapan warga resmi melaporkan Dinas PUPR, kontraktor, bahkan Bupati Pamekasan. Mereka menuding proyek jalan senilai Rp3,6 miliar tersebut menyerobot tanah milik warga yang telah memiliki sertifikat resmi.

“Kami masyarakat merasa dirugikan. Tanah dan pepohonan kami digusur tanpa izin dan tanpa pemberitahuan,” tegas Syamsuri, salah satu pemilik lahan.

Ia mengaku tak pernah menerima sosialisasi atau pemberitahuan dari pemerintah sebelum lahannya terdampak pengerjaan proyek.