Pasalnya, puluhan aktivis membawa kritik keras dan tudingan serius terhadap lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga penerimaan negara tersebut.

Dalam aksinya, Formatur menilai Bea dan Cukai Madura tak ubahnya “macan ompong”—tampak berwibawa, namun tak bertaring saat berhadapan dengan pelaku pelanggaran. Ketua Formatur, Hendra, secara lantang menuding adanya pembiaran terhadap praktik “ternak” pita cukai ilegal oleh puluhan perusahaan rokok (PR) yang kini kian merajalela di Madura.

“Ini bukan lagi soal kelalaian, ini soal keberanian atau ketidakmauan bertindak. PR-PR nakal tumbuh subur, pita cukai ilegal beredar bebas, dan Bea Cukai seolah kehilangan fungsi pengawasan. Ada apa sebenarnya?” tegas Hendra dengan nada geram.

Ia menilai, kondisi ini bukan hanya mencoreng integritas institusi, tetapi juga berpotensi merugikan negara dalam skala besar. Di sisi lain, pelaku usaha yang patuh aturan justru dipaksa bersaing dalam ekosistem yang tidak adil akibat praktik ilegal yang dibiarkan.

Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari desakan penindakan tegas terhadap pengusaha rokok ilegal hingga permintaan evaluasi terhadap pimpinan Bea Cukai Madura. Menanggapi hal tersebut, pihak Bea Cukai memastikan seluruh proses pengawasan dilakukan berdasarkan regulasi serta prinsip kehati-hatian.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi Bea Cukai Madura, Andru Ledwan Permadi, menjelaskan bahwa pihaknya secara aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pabrik rokok guna memastikan kepatuhan administrasi dan operasional.

“Sidak kemarin itu kami mendapati 10 pabrik yang tidak ada penghuninya. Kami sudah memberi tahu terkait petugas yang akan melakukan pengecekan, namun saat didatangi, pemilik atau penanggung jawab tidak berada di tempat. Ada yang berdalih sedang umrah, liburan di Bali, dan ada yang mengaku kunci dibawa temannya,” ujar Andru.

Seorang pria berinisial S dikabarkan diamankan secara diam-diam oleh polisi pada 15 Oktober 2025. Penangkapan terjadi di kawasan Dusun Tacempah, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

Namun, yang menjadi sorotan, sosok berinisial IF asal Sumenep—yang diduga kuat sebagai pemain utama dalam jaringan pita cukai palsu—justru tidak tersentuh hukum dan masih bebas berkeliaran.

Kakak korban, Syafiudin Moma, mengaku keberatan atas tindakan aparat. Ia menyebut adiknya hanyalah tukang cukur rambut, bukan pelaku bisnis ilegal.

“Adik saya tidak pernah menjual pita cukai palsu. Dia hanya diminta mengantar. Bukan pemainnya,” ujar Syafiudin, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, peristiwa bermula saat IF bersama dua rekannya membuat janji bertemu dengan S di salah satu lokasi di Plakpak. Namun ketika S datang, ia langsung diminta masuk ke sebuah mobil sekitar 50 meter dari tempat pertemuan itu.

“Uang sempat diberikan dan dihitung. Tidak lama kemudian, adik saya langsung ditangkap. Sementara IF yang jelas-jelas menjadi pembeli malah dibiarkan,” jelasnya.

Dalam surat pernyataan bermaterai yang ditulis tangan dan ditandatangani langsung oleh Hj. Aisyah, pemilik Toko Limbad, ia menjelaskan bahwa penyebutan nama dua tokoh tersebut dilakukan dalam kondisi panik saat razia berlangsung.

“Saya menyatakan hal itu dalam kondisi panik dan saya tidak mengenal H. Her dan H. Sugik,” tulis Hj. Aisyah dalam surat klarifikasinya.

Ia juga menegaskan bahwa rokok yang dijual di tokonya dan kemudian disita oleh petugas Bea Cukai bukan milik kedua nama yang disebut.

Keduanya membantah keras tudingan yang menyebut nama mereka terlibat dalam peredaran rokok tanpa pita cukai sebagaimana disebut oleh seorang perempuan dalam video berdurasi sekitar satu setengah menit yang beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, perempuan yang diduga pemilik toko sempat menyebut nama Haji Sugik dan Haji Her saat berdebat dengan petugas. Ia menuding bahwa rokok tanpa cukai yang dijualnya merupakan milik mereka.

Menanggapi hal itu, Haji Sugik menegaskan dirinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan peredaran rokok ilegal. Ia menduga pernyataan perempuan tersebut muncul karena situasi panik saat razia berlangsung.

“Mungkin ibu itu lagi panik sampai bicara begitu. Tapi yang pasti, tidak mungkin saya menyuap Bea Cukai agar membebaskan rokok ilegal dijual bebas,” tegas H. Sugik saat ditemui di Pamekasan, Jumat (10/10/2025).

Haji Sugik juga meminta masyarakat untuk tidak langsung percaya terhadap video yang beredar di media sosial tanpa ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.

“Sekarang banyak potongan video yang menyesatkan. Jangan mudah termakan isu, apalagi kalau belum jelas sumbernya,” ujarnya.

Sementara itu, Haji Her, yang juga disebut dalam video tersebut, turut membantah tudingan bahwa dirinya memiliki keterlibatan dengan rokok ilegal. Ia menilai penyebutan namanya dalam video itu tidak berdasar dan menyesatkan.

Video yang beredar luas di grup WhatsApp dan berbagai platform media sosial itu memperlihatkan petugas gabungan dari Bea Cukai Madura, Satpol PP, dan Damkar Pamekasan sedang melakukan operasi penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai.

Dalam rekaman itu, seorang perempuan yang diduga pemilik toko tampak berdebat dengan petugas. Ia menyebut bahwa rokok yang dijualnya merupakan milik seseorang bernama Haji Khairul Umam atau yang akrab disapa Haji Her, Ketua P4TM (Paguyuban Pelaku dan Pengrajin Tembakau Madura).

“Kepunyaan Haji Her semua. Saya ikut ke rumahnya Haji Her. Sudah berapa tahun saya jual rokok sampean,” ujar perempuan tersebut dalam video yang kini viral itu.

Ia juga mengaku berani menjual rokok tersebut karena meyakini bahwa urusan cukainya telah diurus oleh pihak yang disebutnya.

“Itu makanya saya berani jual, sebab katanya Haji Her sudah bayar ke Bea Cukai. Ini kok tiba-tiba saya didatangi Bea Cukai,” ucapnya dengan nada tinggi.

Perempuan berkerudung itu tampak menolak keras penyitaan sejumlah bungkus rokok tanpa pita cukai dan bahkan menuding petugas sebagai pencuri.

“Pencuri kalau misalnya bawa barang saya ini,” katanya sambil menunjuk tumpukan rokok di meja toko.

Ia juga menantang petugas agar langsung mendatangi rumah orang yang disebutnya sebagai pemilik rokok.

Para petani tembakau dan pelaku industri rokok lokal tersebut memilih menempuh jalur audiensi sebagai langkah alternatif untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Keputusan pembatalan aksi itu diambil setelah melalui berbagai pertimbangan strategis. Koordinator Lapangan HPTM, Zaini Wer-wer, menegaskan bahwa perubahan langkah ini bukan bentuk kemunduran, melainkan strategi agar perjuangan masyarakat tembakau tetap tersampaikan dengan damai dan efektif.

“Dalam perjuangan, kita harus pakai taktik. Tidak bisa asal turun ke jalan tanpa memahami medan. Kami tidak ingin Pamekasan dicap sebagai sarang rokok ilegal di mata publik nasional,” ujar Zaini, Selasa (7/10/2025).

Menurut Zaini, isu peredaran rokok ilegal di Madura selama ini dinilai terlalu dibesar-besarkan. Ia menyebutkan, persoalan serupa juga terjadi di berbagai daerah lain, namun sorotan media dan aparat lebih tajam tertuju ke Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan.

“Bisa jadi Madura ini sengaja dijadikan kambing hitam. Di daerah lain banyak pabrik kecil juga, tapi yang disorot selalu kami,” tambahnya.

Meski demikian, Zaini mengapresiasi langkah aparat Bea Cukai dalam melakukan penindakan di lapangan. Ia menilai, sebagian besar razia terakhir dilakukan secara humanis dan terukur, meskipun masih menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha kecil dan petani.

Karena alasan tersebut, HPTM memutuskan menahan diri untuk tidak melakukan aksi demonstrasi besar yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.

“Kami tidak ingin gerakan kami justru menyinggung aparat dan berimbas pada pengetatan operasi di lapangan. Ini demi kemaslahatan bersama — petani, buruh pabrik, pengusaha, dan reseller rokok,” tegasnya.

Temuan itu terungkap setelah Tim Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan melakukan razia mendadak terhadap sejumlah industri rokok lokal. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 lalu, yang hanya tercatat 50 mesin.

Kabid Perindustrian Disperindag Pamekasan, Khoirul Qomar, menjelaskan dari 104 perusahaan rokok (PR) yang diperiksa di berbagai kecamatan, pihaknya menemukan 181 unit mesin linting rokok. Angka itu jauh melampaui target awal yang hanya 140 mesin.

“Dari temuan tersebut, mesin yang tidak memenuhi syarat tidak bisa beroperasi. Prosesnya wajib diselesaikan terlebih dahulu agar perusahaan dapat menjalankan produksi sesuai aturan,” ujar Qomar, Kamis (25/9/2025).

Informasi yang dihimpun, rokok tanpa pita cukai tersebut diduga milik seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di salah satu Puskesmas di Pamekasan. Bahkan, gudang penyimpanan rokok tersebut disebut-sebut berada di wilayah Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan.

Salah seorang warga setempat mengaku resah dengan maraknya peredaran rokok ilegal tersebut. Ia menyebut, bisnis semacam itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng nama baik Pamekasan.

“Kalau benar pemiliknya ASN, ini sangat memalukan. ASN seharusnya menjadi teladan, bukan justru terlibat bisnis rokok ilegal,” ungkap warga yang enggan disebutkan namanya, Kamis (18/9/2025).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras atas dugaan penyalahgunaan pita cukai yang melibatkan salah satu perusahaan rokok di Pamekasan, PR Jalluh.

Dalam surat pemberitahuan yang diterima redaksi, Ketua SPMP Moh Rohim menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah nyata dalam mendorong keterbukaan informasi publik sekaligus menuntut penegakan hukum.

Pihaknya menilai, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PR Jalluh bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak tatanan industri rokok yang sah di Madura.

“Kami mendesak Bea Cukai untuk transparan mengenai penebusan pita cukai yang dilakukan sejak awal PR Jalluh beroperasi hingga saat ini. Jangan sampai ada permainan yang dibiarkan hingga merugikan negara,” tulis SPMP dalam surat pernyataan yang dilayangkan kepada pihak terkait.

Tuntutan Transparansi dan Penegakan Hukum

SPMP menggarisbawahi sedikitnya enam poin penting yang menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, mereka mendesak transparansi terkait jumlah pita cukai yang ditebus oleh PR Jalluh setiap bulan. Menurut mereka, data ini sangat penting untuk mengukur kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku.

Kedua, SPMP meminta adanya proses hukum yang jelas terhadap dugaan transaksi jual beli pita cukai ilegal. Dugaan ini, menurut mereka, sudah lama menjadi pembicaraan publik, namun hingga kini belum ada langkah konkret dari pihak berwenang.

Selain itu, mereka juga menuntut Bea Cukai segera memblokir izin operasional PR Jalluh bila terbukti melakukan pelanggaran. Tuntutan lain yang tak kalah penting adalah tindakan tegas dari Satgas Bea Cukai terhadap praktik permainan pita cukai yang merugikan negara serta penerapan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.