Sebelumnya, sebanyak 20 pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama telah mengikuti uji kompetensi (ujikom) di Surabaya. Namun, hingga kini hasil mutasi belum juga diumumkan.

Seorang sumber internal, sebut saja Mawar (nama samaran), menyebut proses mutasi terhambat karena adanya “harga” yang belum tuntas.

“Infonya harusnya selesai akhir September, tapi batal lagi. Terbaru katanya akhir Oktober ini,” ungkapnya.

Menurut Mawar, asesmen sudah selesai lebih dari dua pekan. Namun, beredar kabar adanya kursi strategis yang ditawarkan hingga Rp1,5 miliar.

“Tawaran sampai Rp1,5 miliar untuk jabatan lahan basah. Bahkan ada salah satu pejabat eselon II yang sudah berpamitan ke stafnya karena merasa akan dipindah,” tambahnya.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, produksi rokok ini dikendalikan seorang pengusaha berinisial H.J, warga Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Menariknya, proses produksi hingga distribusinya disebut sangat rapi dan tertutup, seakan dirancang untuk mengelabui aparat.

“Ini bukan sekadar usaha rumahan, tapi sistem industri bawah tanah yang sengaja dibuat agar tidak terendus hukum,” ungkap Hasyim Kafani, Ketua Lembaga Hukum Gagas Nusantara (LHGN).

Rokok Premium Bold beredar tanpa pita cukai, namun kemasannya dibuat profesional sehingga tampak seperti produk legal. Padahal, keberadaan rokok tersebut jelas melanggar Undang-Undang Cukai dan merugikan keuangan negara.

Kritik keras pun dilayangkan kepada aparat penegak hukum dan Bea Cukai. Hingga kini belum ada langkah tegas untuk membongkar praktik tersebut.

“Kalau benar H.J di balik produksi rokok ini, kenapa tidak ada tindakan? Jangan-jangan ada pembiaran sistemik,” sindir Hasyim.

Menurutnya, aparat selama ini hanya menindak pengecer kecil, sementara pemilik modal dan pemilik pabrik dibiarkan bebas berkeliaran.

“Yang ditangkap sopir atau pengecer, tapi aktor utama tetap leluasa beroperasi. Ini mencoreng wibawa hukum,” tegasnya.