Meski Polres Pamekasan disebut telah mengamankan barang bukti, lebih dari tujuh bulan berlalu tidak ada kejelasan tindak lanjut.

Perkara ini berawal dari laporan resmi yang masuk pada 18 April 2024 dengan nomor B/672/IV/RES/1.24/2024. Dugaan kuat muncul setelah ditemukan takaran minyak tidak sesuai standar, yang mengindikasikan adanya praktik pengoplosan minyak curah menjadi minyak subsidi MinyaKita.

Namun, meski gudang di Kecamatan Tlanakan sudah digeledah dan barang bukti diamankan, perkembangan kasus hingga kini nyaris tidak terdengar. Proses penyelidikan seolah jalan di tempat dan memicu kekecewaan publik.

“Kalau kasus ini benar-benar hilang begitu saja, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada penegakan hukum. Minyak goreng subsidi itu kebutuhan rakyat kecil, bukan untuk dipermainkan oleh segelintir orang,” ungkap seorang warga Pamekasan.

Merek rokok Jimbun tanpa pita cukai kian marak beredar, namun aparat penegak hukum dinilai hanya menyasar pedagang kecil, sementara sumber produksi diduga dibiarkan beroperasi.

Aktivis lokal, Bayu, menilai langkah aparat dalam menindak produsen rokok ilegal masih lemah. Ia menyebut salah satu pabrik rokok Jimbun berada di Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar.

“Selama ini operasi Bea Cukai hanya menyisir warung dan toko kecil. Padahal inti masalah ada di pabrikan. Kalau itu tidak disentuh, peredaran rokok ilegal tidak akan pernah berhenti,” ungkap Bayu, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, indikasi aktivitas pabrik rokok ilegal di Batumarmar bukan sekadar isu. Ia mengaku sudah mengantongi sejumlah bukti yang bisa menjerat pemilik sekaligus jaringan distribusinya.