‎

‎Penghargaan tersebut diserahkan pada Rabu (15/7/2026) sebagai bentuk pengakuan terhadap dedikasi dan capaian Satreskrim dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

‎

‎Kapolres Sampang AKBP Hartono menyampaikan bahwa penghargaan diberikan kepada personel yang menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan prestasi dalam pelaksanaan tugas.

‎

‎”Keberhasilan pengungkapan berbagai kasus merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran Satreskrim,” ujarnya

Berbeda dari aksi unjuk rasa pada umumnya, massa hadir membawa pesan optimisme. Mereka menyuarakan pentingnya menjaga stabilitas dan kesinambungan Program MBG, program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah memberi manfaat nyata, khususnya dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

Koordinator aksi, Khairul Kalam, menegaskan bahwa ribuan pekerja yang terlibat dalam MBG bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan bagian dari denyut ekonomi baru di daerah.

“Sekitar 6.700 pekerja menggantungkan hidup dari program ini. MBG bukan hanya soal gizi, tapi juga penghidupan. Kami ingin memastikan program ini terus berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.

Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Kholilurrahman menegaskan komitmen Pemkab Pamekasan untuk mendukung penuh MBG sebagai program strategis nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“MBG berperan penting dalam pemenuhan gizi sekaligus menekan angka stunting. Jika ada kekurangan di lapangan, itu menjadi bahan evaluasi bersama, bukan alasan untuk menghentikan,” katanya.

Senada, Wakil Bupati Pamekasan sekaligus Ketua Satgas MBG Sukriyanto mendorong para mitra dan pengelola dapur untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Menurutnya, pembinaan dan pendampingan akan dilakukan agar pelaksanaan program tetap sesuai standar.

“Selama mitra kooperatif dan memenuhi ketentuan, pemerintah daerah akan terus mendukung. Fokus kita adalah pelayanan terbaik bagi penerima manfaat,” tegasnya.

Dukungan politik juga datang dari legislatif. Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur memastikan lembaganya berdiri di garis yang sama dengan masyarakat. Ia berjanji membawa aspirasi tersebut ke tingkat pusat.

“Manfaat MBG dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami akan menyampaikan suara ini ke DPR RI dan Presiden,” ujarnya. (Daz).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi agar program MBG tidak terganggu oleh persoalan internal maupun dugaan tindakan sejumlah pihak yang dinilai berpotensi menghambat pelaksanaannya. Mereka menegaskan program tersebut telah memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan.

Koordinator aksi, Khairul Kalam, mengatakan kehadiran massa aksi bukan sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi juga membawa harapan ribuan pekerja yang menggantungkan penghidupan dari program tersebut.

“Kami datang bersama sekitar 6.700 pekerja dengan semangat membangun kolaborasi lintas sektor. Program MBG telah membuka lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu kami berharap seluruh pihak bersama-sama mendukung keberlanjutannya,” ujarnya saat berorasi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi salah satu upaya menekan angka stunting di Kabupaten Pamekasan. Ia menyebut, apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan diperbaiki bersama.

“Kalau masih ada kekurangan atau perlu penataan ulang, mari kita benahi bersama. Pemerintah daerah tetap mendukung penuh Program MBG. Jika ada kendala yang dihadapi mitra SPPG, silakan disampaikan kepada kami untuk dicarikan solusi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan sekaligus Ketua Satgas MBG, Sukriyanto, meminta seluruh pengelola dapur dan mitra pelaksana terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya terkait penyajian menu makanan bagi para penerima manfaat.

Kehadiran Dandim menjadi wujud nyata sinergi dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas wilayah di Kabupaten Pamekasan.

Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI dan Polri, instansi pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga persatuan bangsa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Usai upacara, Letkol Kav Agus Wibowo Hendratmoko menyampaikan ucapan selamat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Ia mengapresiasi dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan kepada publik.

Dengan cangkul di tangan, Sertu Hairuddin membantu proses penggemburan tanah di sekitar tanaman jagung sebagai upaya menjaga kesuburan lahan serta mendorong pertumbuhan tanaman agar lebih maksimal. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendampingan Babinsa kepada petani dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Penggemburan tanah dilakukan untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan sirkulasi udara, serta membantu penyerapan air dan unsur hara agar akar tanaman jagung dapat berkembang lebih baik. Dengan perawatan yang optimal, tanaman diharapkan mampu tumbuh sehat hingga menghasilkan panen yang berkualitas.

Sertu Hairuddin menyampaikan bahwa pendampingan terhadap petani merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Audiensi tersebut menyoroti dugaan penghapusan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) milik warga Desa Mlakah, Kecamatan Jrengik, yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Ketua Forsa Hebat, Nur Hasan, mengatakan audiensi dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan Supardi, warga Desa Mlakah, yang mengaku dirugikan setelah data SPPT PBB milik orang tuanya dihapus dan dialihkan kepada pihak lain.

Menurutnya, sejak 2021 SPPT PBB yang sebelumnya tercatat atas nama Boenadin atau Pak Habidja, orang tua Supardi, berubah menjadi atas nama Jupri, Nawali, Sukina, dan Ponidi. Keempat nama tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Supardi.

“Kami menduga penghapusan data SPPT PBB lama atas nama Boenadin/Pak Habidja dan penerbitan SPPT baru tidak dilakukan sesuai prosedur. Indikasinya, perubahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris,” kata Nur Hasan.

Ia menjelaskan, penerbitan SPPT PBB baru melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) semestinya melalui sejumlah tahapan, mulai dari pendataan lapangan, pengukuran objek tanah, hingga verifikasi kepemilikan oleh petugas yang ditunjuk.

Selain itu, perubahan nama wajib pajak harus didukung dokumen yang sah, seperti akta jual beli, hibah, surat keterangan waris, atau putusan pengadilan. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi BPPKAD untuk menerbitkan SPPT baru sekaligus menghapus data lama.

“Perubahan SPPT dari orang tua Pak Supardi ke Jupri, Nawali, Sukina, dan Ponidi kami nilai tidak memiliki dasar yang kuat. Apalagi Supardi sebagai ahli waris tidak pernah dilibatkan, padahal ia memiliki sejumlah dokumen pendukung, seperti Letter C, dokumen notaris, bukti pembayaran pajak desa, hingga bukti pembayaran SPPT,” ujarnya.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Reskrim Polres Pamekasan, Selasa (30/6/2026). Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto.

Dalam keterangannya, AKP Yoyok Hardianto menyampaikan bahwa selama kurun waktu satu pekan terakhir, pihaknya berhasil mengungkap beberapa kasus pencurian dengan tempat kejadian perkara (TKP) yang berbeda.

“Satreskrim Polres Pamekasan bersama jajaran Polsek berhasil mengungkap tujuh kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Pamekasan,” ujar AKP Yoyok.

Adapun beberapa kasus yang berhasil diungkap di antaranya:

1. Pencurian di sebuah rumah di Dusun Pandian, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan.

Tersangka berinisial JH (22) diamankan dengan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan satu buah alat las.

2. Pencurian sepeda motor di pinggir jalan Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan. Tersangka berinisial FD (38) diamankan dengan barang bukti sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam.

3. Pencurian sepeda motor di Desa Pademawu, Kecamatan Pademawu.

Sebuah mobil dinas yang ditengarai milik Bupati Pamekasan, jenis Toyota Innova Venturer, diduga menggunakan pelat nomor yang berbeda dari nomor registrasi aslinya saat terpantau berada di area dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Betet, Kecamatan Pamekasan.

Mobil dinas bupati tersebut diketahui memiliki nomor polisi resmi M 1169 AP. Namun saat berada di lokasi dapur MBG di jalan menuju Samiran, kendaraan itu terlihat menggunakan pelat nomor pribadi M 1030 BS.

Ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi), Iklal, menilai temuan tersebut menambah daftar persoalan tata kelola aset daerah di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Menurutnya, tidak sedikit kendaraan dinas yang diduga digunakan di luar kepentingan kedinasan, bahkan dipakai oleh pihak yang bukan aparatur pemerintah.

“Dari beberapa kendaraan dinas yang kami temukan, ada yang nomor polisinya diubah dan digunakan di luar jam kerja. Bahkan penggunaannya diduga bukan oleh pejabat atau pegawai pemerintah,” kata Iklal.

Video tersebut memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Selain menyoroti menu makanan yang disajikan kepada para siswa, beredar pula informasi yang mengaitkan dapur penyedia MBG dengan salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan.

Kepala SPPG Proppo Pangorayan, Thowilus Shidqi, menegaskan bahwa menu yang menjadi perhatian publik, yakni kebab, telah dirancang berdasarkan standar kebutuhan gizi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

“Menu yang kami distribusikan pada hari Jumat, 19 Juni 2026, yaitu menu kebab, sudah diperhitungkan nilai gizinya untuk memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) penerima manfaat oleh pengawas gizi,” ujar Thowilus.

Ia menjelaskan, penyajian menu kebab merupakan bagian dari inovasi dan variasi menu MBG. Langkah tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima masukan dari sejumlah sekolah agar makanan yang disajikan tidak monoton.

“Kami mendapat masukan dari sekolah agar menu yang disajikan tidak monoton seperti ayam dan telur. Karena itu, kami menghadirkan variasi menu kebab agar penerima manfaat tidak merasa bosan,” katanya.

Menurut Thowilus, setiap menu tetap memperhatikan keseimbangan gizi dengan memadukan sumber karbohidrat, protein, sayuran, serta komponen pangan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan anak usia sekolah.

Selain memberikan penjelasan mengenai menu yang disajikan, SPPG Proppo Pangorayan juga meluruskan isu yang berkembang terkait kepemilikan dapur penyedia MBG di wilayah Proppo.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan teritorial untuk mempererat komunikasi, meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat, serta memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dalam suasana penuh keakraban, Serda Arief berdialog dengan tokoh masyarakat terkait berbagai perkembangan di wilayah desa, termasuk pentingnya menjaga persatuan, kerukunan, dan semangat gotong royong antarwarga.

Menurut Serda Arief, komunikasi yang terjalin secara rutin antara Babinsa dan masyarakat menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan serta mendeteksi berbagai persoalan sosial sejak dini.

“Melalui komunikasi dan silaturahmi yang baik, setiap permasalahan di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah dan kebersamaan,” ujar Serda Arief.