Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen jajaran pemasyarakatan dalam memperkuat deteksi dini, memberantas peredaran narkoba, serta mempererat sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Razia dilakukan dengan melibatkan personel gabungan dari TNI Kodim 0828 Sampang, Polres Sampang, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kolaborasi lintas instansi tersebut mencerminkan keseriusan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di lingkungan rutan.

Humas Rutan Kelas IIB Sampang, Panca Agung Laksono, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan secara menyeluruh di setiap kamar hunian warga binaan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil Suzuki XL7 warna putih dengan nomor polisi N 1365 ADH yang dikemudikan Abdul Musoni (40), warga Jalan Sembilang VII, Kelurahan Poliwijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, melaju dari arah timur menuju barat.

Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi mobil diduga berusaha mendahului sebuah bus yang berada di depannya. Namun pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi L 2735 AW yang dikendarai Moh. Alif Suharto (26), warga Jalan Imam Ghozali, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

Karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari sehingga kedua kendaraan bertabrakan di badan jalan.

Berdasarkan pantauan media, sepeda motor tanpa pelat nomor polisi tersebut sempat terparkir di halaman depan Mapolsek Camplong beberapa hari lalu. Namun, kendaraan itu kini dilaporkan sudah tidak berada di lokasi tanpa adanya penjelasan resmi dari pihak kepolisian.

Informasi dugaan pelepasan motor disinyalir oleh oknum di Polsek Camplong tersebut diungkap oleh seorang narasumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan.

“Beberapa hari lalu motor Honda Vario itu diamankan di Polsek Camplong. Tapi sekarang dikabarkan sudah dikeluarkan. Kalau memang diduga motor bodong, kenapa bisa dilepas dan apa alasannya,” ujar narasumber dengan nada heran.

Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku kartu bantuan sosial milik mereka tidak dipegang secara pribadi. Kartu tersebut diduga berada dalam penguasaan oknum istri mantan kepala desa setempat berinisial RJ.

Informasi itu disampaikan salah satu narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menyebut para penerima bantuan hanya dipanggil saat pencairan dana berlangsung.

“Kalau ada pencairan kami dipanggil, lalu langsung diberi uangnya. Kartunya tetap dipegang,” ungkapnya.

Tak hanya itu, sumber tersebut juga menyebut sejumlah KPM yang berdomisili di Surabaya namun masih tercatat sebagai penerima PKH di Desa Banjar, diduga mengalami hal serupa.

Proyek tersebut sebelumnya dilaporkan mengalami keretakan dan kerusakan meski belum lama dikerjakan. Pemerintah Desa (Pemdes) Mambulu Barat mengklaim telah melakukan perbaikan. Namun, proses perbaikan itu dinilai belum maksimal dan kembali memunculkan tanda tanya publik.

Berdasarkan video dan foto yang diterima media ini, kualitas perbaikan dipertanyakan. Dalam rekaman terlihat pekerjaan tambal sulam diduga hanya menggunakan campuran semen dan pasir hitam tanpa material batu koral (kerikil) sebagai agregat kasar.

Selain itu, pada bagian tengah badan jalan tampak dipasang batu gunung berukuran besar, sementara sisi tepi cor beton terlihat kosong. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya manipulasi ketebalan beton dan pengerjaan yang tidak sesuai standar teknis konstruksi.

Rofi, aktivis di Kabupaten Sampang, mendesak dinas terkait, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Sampang untuk segera turun tangan menyelidiki proyek tersebut.

Menurutnya, metode perbaikan yang dilakukan justru memperkuat dugaan adanya persoalan sejak tahap pekerjaan awal.

Sebelumnya, proyek yang berada di Dusun Burnang itu sempat mengalami kerusakan meski belum lama dikerjakan. Pemerintah Desa (Pemdes) Mambulu Barat mengklaim telah melakukan perbaikan. Namun, berdasarkan video dan foto yang diterima media ini, kualitas perbaikan patut dipertanyakan.

Pada rekaman tersebut terlihat perbaikan hanya menggunakan campuran semen dan pasir hitam dan dugaan kuat tidak menggunakan material batu koral (kerikil).

Sebab dalam rekaman itu, tidak tampak adanya penggunaan batu koral atau kerikil sebagai agregat kasar material utama dalam konstruksi beton yang berfungsi memperkuat struktur, mengurangi penyusutan, serta menjaga daya tahan jalan agar tidak mudah retak dan rusak.

Ironisnya, di bagian pinggir ke tengah jalan tampak dipasang batu gunung berukuran besar, sementara sisi paling pinggir cor terlihat kosong. Kondisi ini memunculkan dugaan manipulasi ketebalan beton serta pengerjaan yang tidak sesuai standar teknis.

Fariji memerintahkan, PJ Kades Mambulu Barat untuk segera melakukan perbaikan cor beton yang retak.

“Mungkin itu masih masa pemeliharaan, saya sudah infokan ke staf untuk segera koordinasi dengan Pj Kades agar jalan itu secepatnya diperbaiki,” katanya Fariji, Minggu (8/2/2026).

Ia mengatakan, Tim Kecamatan sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan pembangunan dana desa 2025. Monev dilakukan ke 10 desa salah satunya Desa Mambulu Barat.

Waktu monev dilakukan hasil pekerjaan proyek bagus dan tidak ada cor yang retak. Hanya saja, rentan waktu dari Desember 2025 hingga Januari 2026 mulai muncul retakan.

Berdasarkan papan informasi (prasasti) di lokasi, proyek rabat beton itu menelan anggaran sebesar Rp198.219.000 dengan volume pekerjaan sepanjang 350 meter, lebar 2,2 meter, dan ketebalan 15 sentimeter. Namun, proyek yang berlokasi di Dusun Burnang tersebut diduga tidak bertahan lama. Sabtu (07/02/2026).

Hasil pantauan Jatimzone.com di lapangan pada Sabtu (07/02/2026) menemukan adanya kerusakan pada badan jalan. Kerusakan tampak berupa retakan yang terbelah dari sisi pinggir dan memanjang hingga ke bagian tengah. Kondisi ini memunculkan dugaan rendahnya mutu dan kualitas pengerjaan proyek yang dibiayai dari Dana Desa tersebut.

Salah seorang warga di sekitar lokasi mengungkapkan bahwa jalan rabat beton tersebut baru selesai dikerjakan sekitar dua bulan lalu, namun kini sudah mengalami kerusakan.

“Ini proyek, Mas, baru sekitar dua bulan selesai dikerjakan tapi kondisinya sudah rusak. Masak proyek baru langsung rusak seperti itu. Kami sebagai warga meminta pemerintah desa bertanggung jawab,” ujar warga desa setempat.

Pasalnya, konser yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Januari 2026 tersebut dinilai berpotensi merusak moral masyarakat karena digelar menjelang bulan suci Ramadan serta bertepatan dengan momentum Hari Valentine.

Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar pada Selasa (03/1/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Puluhan tokoh agama perwakilan se-Madura bersama kalangan ulama dan habaib Sampang menemui pimpinan serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sampang.

Dalam audiensi itu, DPRD juga menghadirkan pihak penyelenggara konser serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Disporabudpar dan Badan Kesbangpol.

Juru bicara ulama dan habaib Sampang, Habib Abdurrahman Al Khierid, menegaskan bahwa pihaknya menolak pelaksanaan konser tersebut karena dinilai akan menghadirkan percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan.

“Kami menolak konser ini karena akan terjadi campur baur laki-laki dan perempuan. Selain itu, waktu pelaksanaannya sangat dekat dengan bulan Ramadan. Seharusnya menjelang Ramadan kita mempersiapkan diri dengan kegiatan yang positif. Memang ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar,” ujarnya.

Ia juga menyinggung momentum Hari Valentine yang menurutnya kerap diidentikkan dengan perilaku remaja yang mengarah pada pergaulan bebas dan aktivitas yang kurang pantas.

“Kami sudah menawarkan solusi agar konsep acara diubah menjadi bershalawat. Kami tidak anti Valen, apalagi beliau orang Madura. Jika ingin menghadirkan Valen, silakan, tetapi ikuti masukan ulama, yakni membawakan lagu-lagu islami dan shalawat,” tegasnya.

Habib Abdurrahman menambahkan, kekhawatiran lain adalah jika konser tetap digelar dengan konsep joget-jogetan, hal tersebut bisa memicu tempat usaha seperti kafe-kafe di Sampang menggelar kegiatan serupa.

“Kami sudah mengingatkan kafe-kafe. Kami akan melakukan dakwah, hisbah, dan jihad. Dakwah ini bukan hanya sekarang, tapi sampai akhir hayat,” katanya.

Dalam pamflet yang beredar luas, Konser Amal Peduli Nusantara itu diselenggarakan oleh Sahabat Organizer.

Ketua Umum FPI Sampang, Habib Abdurahman Al Khierid, menegaskan pihaknya menolak secara total konser yang akan menghadirkan penyanyi Valen D’Academy 7 tersebut. Penolakan itu, menurutnya, merupakan hasil kesepakatan bulat seluruh jajaran pengurus FPI Sampang.

“Secara tegas, saya dan seluruh pengurus sepakat dan sepaket menolak konser tersebut,” ujar Habib Abdurahman Al Khierid, Jumat (30/1/2026).

Ia menjelaskan, terdapat dua alasan utama yang mendasari sikap penolakan tersebut. Pertama, waktu pelaksanaan konser dinilai terlalu berdekatan dengan bulan suci Ramadhan, yang seharusnya menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperbanyak kegiatan ibadah, muhasabah, dan aktivitas positif lainnya.

“Menjelang Ramadhan seharusnya diisi dengan hal-hal yang baik dan positif, bukan hiburan yang berpotensi melalaikan,” tegasnya.