Audiensi tersebut menyoroti dugaan penghapusan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) milik warga Desa Mlakah, Kecamatan Jrengik, yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Ketua Forsa Hebat, Nur Hasan, mengatakan audiensi dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan Supardi, warga Desa Mlakah, yang mengaku dirugikan setelah data SPPT PBB milik orang tuanya dihapus dan dialihkan kepada pihak lain.

Menurutnya, sejak 2021 SPPT PBB yang sebelumnya tercatat atas nama Boenadin atau Pak Habidja, orang tua Supardi, berubah menjadi atas nama Jupri, Nawali, Sukina, dan Ponidi. Keempat nama tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Supardi.

“Kami menduga penghapusan data SPPT PBB lama atas nama Boenadin/Pak Habidja dan penerbitan SPPT baru tidak dilakukan sesuai prosedur. Indikasinya, perubahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris,” kata Nur Hasan.

Ia menjelaskan, penerbitan SPPT PBB baru melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) semestinya melalui sejumlah tahapan, mulai dari pendataan lapangan, pengukuran objek tanah, hingga verifikasi kepemilikan oleh petugas yang ditunjuk.

Selain itu, perubahan nama wajib pajak harus didukung dokumen yang sah, seperti akta jual beli, hibah, surat keterangan waris, atau putusan pengadilan. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi BPPKAD untuk menerbitkan SPPT baru sekaligus menghapus data lama.

“Perubahan SPPT dari orang tua Pak Supardi ke Jupri, Nawali, Sukina, dan Ponidi kami nilai tidak memiliki dasar yang kuat. Apalagi Supardi sebagai ahli waris tidak pernah dilibatkan, padahal ia memiliki sejumlah dokumen pendukung, seperti Letter C, dokumen notaris, bukti pembayaran pajak desa, hingga bukti pembayaran SPPT,” ujarnya.

Peristiwa mencekam itu terjadi sekitar pukul 01.30 WIB. Warga yang melihat kobaran api membubung tinggi dari dalam gudang langsung panik dan melaporkannya ke aparat kepolisian setempat.

Kapolres Pamekasan melalui Kasihumas Polres Pamekasan, IPDA Yoni Evan Pratama, S.H., M.M., membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut, aparat Polsek Pasean langsung bergerak cepat begitu laporan masuk.

“Begitu menerima laporan masyarakat, personel Polsek Pasean dipimpin Kapolsek segera mendatangi lokasi untuk pengamanan sekaligus membantu penanganan awal kebakaran,” ungkap IPDA Yoni.

Fakta di lapangan mengarah pada dugaan serius soal kelalaian manusia. Berdasarkan keterangan saksi, gudang milik HS (50) itu sejak pagi hingga sore sebelumnya digunakan untuk aktivitas pemotongan kayu (somil). Area gudang dipenuhi serbuk gergaji kering—material yang sangat mudah terbakar.

“Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pekerja. Puntung tersebut mengenai serbuk kayu, lalu api cepat membesar dan merembet ke bangunan toko bangunan di sekitarnya,” tegasnya.

Upaya pemadaman berlangsung dramatis dan penuh ketegangan. Satu unit armada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan baru tiba sekitar pukul 03.00 WIB. Polisi dan warga terpaksa berjibaku melokalisir api agar tidak menjalar ke permukiman padat di sekitar lokasi. Setelah hampir tiga jam perjuangan, api akhirnya berhasil dipadamkan total sekitar pukul 06.00 WIB.

“Kami pastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun seluruh bangunan beserta isinya hangus terbakar. Kerugian materiil ditaksir mencapai Rp 2 miliar,” jelas IPDA Yoni.

Saat ini, polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran, termasuk potensi unsur kelalaian yang bisa berujung pada proses hukum.

Pihak kepolisian pun mengingatkan keras kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak menyepelekan faktor keselamatan kerja.

“Hal-hal kecil seperti puntung rokok bisa berakibat fatal. Kami minta pelaku usaha yang menyimpan material mudah terbakar benar-benar disiplin dan memastikan lingkungan kerja aman sebelum ditinggalkan,” pungkasnya. (Daz).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen jajaran pemasyarakatan dalam memperkuat deteksi dini, memberantas peredaran narkoba, serta mempererat sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Razia dilakukan dengan melibatkan personel gabungan dari TNI Kodim 0828 Sampang, Polres Sampang, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kolaborasi lintas instansi tersebut mencerminkan keseriusan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di lingkungan rutan.

Humas Rutan Kelas IIB Sampang, Panca Agung Laksono, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan secara menyeluruh di setiap kamar hunian warga binaan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil Suzuki XL7 warna putih dengan nomor polisi N 1365 ADH yang dikemudikan Abdul Musoni (40), warga Jalan Sembilang VII, Kelurahan Poliwijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, melaju dari arah timur menuju barat.

Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi mobil diduga berusaha mendahului sebuah bus yang berada di depannya. Namun pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi L 2735 AW yang dikendarai Moh. Alif Suharto (26), warga Jalan Imam Ghozali, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

Karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari sehingga kedua kendaraan bertabrakan di badan jalan.

Berdasarkan pantauan media, sepeda motor tanpa pelat nomor polisi tersebut sempat terparkir di halaman depan Mapolsek Camplong beberapa hari lalu. Namun, kendaraan itu kini dilaporkan sudah tidak berada di lokasi tanpa adanya penjelasan resmi dari pihak kepolisian.

Informasi dugaan pelepasan motor disinyalir oleh oknum di Polsek Camplong tersebut diungkap oleh seorang narasumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan.

“Beberapa hari lalu motor Honda Vario itu diamankan di Polsek Camplong. Tapi sekarang dikabarkan sudah dikeluarkan. Kalau memang diduga motor bodong, kenapa bisa dilepas dan apa alasannya,” ujar narasumber dengan nada heran.

Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku kartu bantuan sosial milik mereka tidak dipegang secara pribadi. Kartu tersebut diduga berada dalam penguasaan oknum istri mantan kepala desa setempat berinisial RJ.

Informasi itu disampaikan salah satu narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menyebut para penerima bantuan hanya dipanggil saat pencairan dana berlangsung.

“Kalau ada pencairan kami dipanggil, lalu langsung diberi uangnya. Kartunya tetap dipegang,” ungkapnya.

Tak hanya itu, sumber tersebut juga menyebut sejumlah KPM yang berdomisili di Surabaya namun masih tercatat sebagai penerima PKH di Desa Banjar, diduga mengalami hal serupa.

Proyek tersebut sebelumnya dilaporkan mengalami keretakan dan kerusakan meski belum lama dikerjakan. Pemerintah Desa (Pemdes) Mambulu Barat mengklaim telah melakukan perbaikan. Namun, proses perbaikan itu dinilai belum maksimal dan kembali memunculkan tanda tanya publik.

Berdasarkan video dan foto yang diterima media ini, kualitas perbaikan dipertanyakan. Dalam rekaman terlihat pekerjaan tambal sulam diduga hanya menggunakan campuran semen dan pasir hitam tanpa material batu koral (kerikil) sebagai agregat kasar.

Selain itu, pada bagian tengah badan jalan tampak dipasang batu gunung berukuran besar, sementara sisi tepi cor beton terlihat kosong. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya manipulasi ketebalan beton dan pengerjaan yang tidak sesuai standar teknis konstruksi.

Rofi, aktivis di Kabupaten Sampang, mendesak dinas terkait, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Sampang untuk segera turun tangan menyelidiki proyek tersebut.

Menurutnya, metode perbaikan yang dilakukan justru memperkuat dugaan adanya persoalan sejak tahap pekerjaan awal.

Sebelumnya, proyek yang berada di Dusun Burnang itu sempat mengalami kerusakan meski belum lama dikerjakan. Pemerintah Desa (Pemdes) Mambulu Barat mengklaim telah melakukan perbaikan. Namun, berdasarkan video dan foto yang diterima media ini, kualitas perbaikan patut dipertanyakan.

Pada rekaman tersebut terlihat perbaikan hanya menggunakan campuran semen dan pasir hitam dan dugaan kuat tidak menggunakan material batu koral (kerikil).

Sebab dalam rekaman itu, tidak tampak adanya penggunaan batu koral atau kerikil sebagai agregat kasar material utama dalam konstruksi beton yang berfungsi memperkuat struktur, mengurangi penyusutan, serta menjaga daya tahan jalan agar tidak mudah retak dan rusak.

Ironisnya, di bagian pinggir ke tengah jalan tampak dipasang batu gunung berukuran besar, sementara sisi paling pinggir cor terlihat kosong. Kondisi ini memunculkan dugaan manipulasi ketebalan beton serta pengerjaan yang tidak sesuai standar teknis.

Fariji memerintahkan, PJ Kades Mambulu Barat untuk segera melakukan perbaikan cor beton yang retak.

“Mungkin itu masih masa pemeliharaan, saya sudah infokan ke staf untuk segera koordinasi dengan Pj Kades agar jalan itu secepatnya diperbaiki,” katanya Fariji, Minggu (8/2/2026).

Ia mengatakan, Tim Kecamatan sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan pembangunan dana desa 2025. Monev dilakukan ke 10 desa salah satunya Desa Mambulu Barat.

Waktu monev dilakukan hasil pekerjaan proyek bagus dan tidak ada cor yang retak. Hanya saja, rentan waktu dari Desember 2025 hingga Januari 2026 mulai muncul retakan.

Berdasarkan papan informasi (prasasti) di lokasi, proyek rabat beton itu menelan anggaran sebesar Rp198.219.000 dengan volume pekerjaan sepanjang 350 meter, lebar 2,2 meter, dan ketebalan 15 sentimeter. Namun, proyek yang berlokasi di Dusun Burnang tersebut diduga tidak bertahan lama. Sabtu (07/02/2026).

Hasil pantauan Jatimzone.com di lapangan pada Sabtu (07/02/2026) menemukan adanya kerusakan pada badan jalan. Kerusakan tampak berupa retakan yang terbelah dari sisi pinggir dan memanjang hingga ke bagian tengah. Kondisi ini memunculkan dugaan rendahnya mutu dan kualitas pengerjaan proyek yang dibiayai dari Dana Desa tersebut.

Salah seorang warga di sekitar lokasi mengungkapkan bahwa jalan rabat beton tersebut baru selesai dikerjakan sekitar dua bulan lalu, namun kini sudah mengalami kerusakan.

“Ini proyek, Mas, baru sekitar dua bulan selesai dikerjakan tapi kondisinya sudah rusak. Masak proyek baru langsung rusak seperti itu. Kami sebagai warga meminta pemerintah desa bertanggung jawab,” ujar warga desa setempat.