Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan teritorial untuk mempererat komunikasi, meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat, serta memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dalam suasana penuh keakraban, Serda Arief berdialog dengan tokoh masyarakat terkait berbagai perkembangan di wilayah desa, termasuk pentingnya menjaga persatuan, kerukunan, dan semangat gotong royong antarwarga.

Menurut Serda Arief, komunikasi yang terjalin secara rutin antara Babinsa dan masyarakat menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan serta mendeteksi berbagai persoalan sosial sejak dini.

“Melalui komunikasi dan silaturahmi yang baik, setiap permasalahan di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah dan kebersamaan,” ujar Serda Arief.

Kegiatan tersebut menjadi sarana Babinsa untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat sekaligus menyampaikan sejumlah imbauan terkait keamanan, keselamatan kerja, serta pentingnya peran warga dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam kesempatan itu, Sertu Achmad Syarkawi mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan faktor keselamatan saat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Menurutnya, kewaspadaan dan penerapan langkah-langkah keamanan dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja.

“Keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam setiap pekerjaan. Dengan menjaga keamanan, aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, seorang warga bernama Iklal melaporkan sejumlah dugaan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam laporannya, terdapat empat poin yang diadukan, yakni dugaan suap, rangkap jabatan, pengelolaan dapur MBG tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta dugaan pungutan liar dalam penentuan titik koordinat pembangunan dapur MBG.

Menanggapi laporan tersebut, Hariyanto menegaskan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan telah memenuhi permintaan penyidik dengan menyerahkan dokumen yang dianggap diperlukan untuk proses klarifikasi.

“Semua bukti yang diminta penyidik sudah kami serahkan pada tanggal 5 Juni 2026,” ujar Hariyanto.

Bukti-bukti yang diserahkan kepada penyidik untuk memperkuat tudingan yang disampaikan dalam aduan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Jadi Tudingan tersebut tidak benar adanya, dan bukti-bukti sudah diserahkan kepada penyidik,” tegasnya

Dalam proses klarifikasi tersebut, Hariyanto didampingi Wakil Koordinator Regional (Wakareg) Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo. Kehadiran pendampingan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya.

Teguh Bayu Wibowo menjelaskan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan pendampingan kepada Hariyanto selama menjalani klarifikasi.

“Kami mendapat perintah dari Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional serta KPPG Surabaya untuk mendampingi Saudara Hariyanto dalam memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polres Pamekasan,” ujar Teguh.

Menurutnya, proses klarifikasi berlangsung cukup panjang, dimulai pukul 09.30 WIB hingga sekitar pukul 20.00 WIB. Selama pemeriksaan, Hariyanto telah memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik dan menyerahkan berbagai dokumen maupun bukti yang diminta terkait laporan yang diajukan pelapor.

“Saudara Hariyanto telah menjawab seluruh pertanyaan dari penyidik serta menyerahkan bukti-bukti yang diminta. Semua dokumen yang menjadi kebutuhan penyidik telah kami berikan,” katanya.

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program kesehatan ibu dan anak sekaligus upaya pencegahan stunting di wilayah binaannya. Selain mendampingi jalannya kegiatan, Babinsa juga memberikan motivasi kepada para orang tua agar aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia di posyandu.

Dalam kegiatan Posyandu Cempaka 1, para balita mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemberian Vitamin A, pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, hingga pemberian makanan tambahan berupa bubur kacang hijau sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan gizi anak.

Sertu Muhamad Bahri menegaskan bahwa kegiatan posyandu memiliki peran strategis dalam memantau tumbuh kembang anak sejak usia dini. Oleh karena itu, ia mengajak para orang tua untuk secara rutin membawa anak-anak mereka mengikuti kegiatan posyandu setiap bulan.

Aksi yang dikoordinatori Musfiq itu menyoroti berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas berbagai perkara korupsi yang saat ini maupun sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

Musfiq menyebut sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, mulai dari dugaan korupsi dana hibah, kredit fiktif Bank Jatim, dugaan korupsi di PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), dugaan korupsi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga penyelidikan dugaan korupsi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Menurutnya, berbagai kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu yang sama di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Timur sehingga perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Jaka Jatim meminta setiap fakta hukum yang muncul dalam proses penyidikan maupun persidangan dikembangkan secara menyeluruh.

“Kami meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, independen, dan tidak berhenti pada pelaku lapangan saja. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Musfiq saat menyampaikan orasi.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh para Perwira, Bintara, Tamtama, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodim 0826/Pamekasan, serta personel Subdenpom V/4-3 Pamekasan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh personel dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapten Inf Yainaroh memimpin jalannya kegiatan dengan penuh khidmat. Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan disiplin dan rasa hormat sebagai bentuk penghormatan terhadap para pendiri bangsa sekaligus wujud kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam amanatnya, Kapten Inf Yainaroh menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Hari Lahir Pancasila menjadi momentum bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menjaga persatuan, serta meningkatkan rasa cinta tanah air di tengah berbagai tantangan yang ada,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto menyampaikan, pengungkapan kasus bermula dari laporan seorang ibu rumah tangga berinisial SC (31), warga Desa Gengser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.

“Korban melaporkan dugaan penipuan jasa pemberangkatan umrah dengan tarif murah yang tidak rasional,” ujarnya

Menurutnya,, tersangka menawarkan paket umrah dengan biaya Rp18,5 juta per orang. Tergiur dengan harga murah tersebut, korban kemudian mendaftarkan sebanyak 17 calon jamaah dan mentransfer uang sebesar Rp319 juta ke rekening tersangka.

“Para jamaah awalnya dijanjikan berangkat pada 7 Februari 2026. Namun sehari sebelum keberangkatan, tepatnya 6 Februari 2026, tersangka menginformasikan bahwa visa belum terbit sehingga keberangkatan dibatalkan secara sepihak,” tandasnya.

Korban kemudian meminta pengembalian dana secara penuh dalam waktu 3×24 jam. Akan tetapi hingga laporan polisi dibuat, uang tersebut tidak kunjung dikembalikan dan tersangka justru menghilang.

Menindaklanjuti laporan itu, penyidik Satreskrim Polres Pamekasan telah melayangkan dua kali surat panggilan kepada tersangka. Namun yang bersangkutan disebut mangkir dan tidak kooperatif.

Dalam flyer aksi yang beredar, FORMAT menyoroti dugaan produksi besar-besaran rokok ilegal merek Marbol yang disebut menggunakan belasan mesin rokok. Mereka juga menuding adanya pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal serta dugaan penerimaan uang setoran pengamanan oleh oknum Bea Cukai.

Melalui aksi tersebut, massa demonstran menuntut aparat penegak hukum segera menangkap pengusaha rokok ilegal Marbol, Haji Bulla asal Plakpak, serta mendesak pencopotan Kepala Bea Cukai Madura.

Pasalnya, puluhan aktivis membawa kritik keras dan tudingan serius terhadap lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga penerimaan negara tersebut.

Dalam aksinya, Formatur menilai Bea dan Cukai Madura tak ubahnya “macan ompong”—tampak berwibawa, namun tak bertaring saat berhadapan dengan pelaku pelanggaran. Ketua Formatur, Hendra, secara lantang menuding adanya pembiaran terhadap praktik “ternak” pita cukai ilegal oleh puluhan perusahaan rokok (PR) yang kini kian merajalela di Madura.

“Ini bukan lagi soal kelalaian, ini soal keberanian atau ketidakmauan bertindak. PR-PR nakal tumbuh subur, pita cukai ilegal beredar bebas, dan Bea Cukai seolah kehilangan fungsi pengawasan. Ada apa sebenarnya?” tegas Hendra dengan nada geram.

Ia menilai, kondisi ini bukan hanya mencoreng integritas institusi, tetapi juga berpotensi merugikan negara dalam skala besar. Di sisi lain, pelaku usaha yang patuh aturan justru dipaksa bersaing dalam ekosistem yang tidak adil akibat praktik ilegal yang dibiarkan.