DPMD Sumenep Gelar Sosialisasi Pilkades Serentak 2021

  • Bagikan

SUMENEP, MaduraPost – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, gelar sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Hotel Utami, Jalan Trunojoyo, 24 Maret 2021.

Dalam kesempatan itu, DPMD Sumenep bersama sejumlah perangkat Desa se Sumenep dan Kecamatan membahas mekanisme pelaksanan Pilakdes serentak 2021. Secara teknis, pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini sudah diatur dalam peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2001.

“Jadi secara garis besar tidak terlalu ada banyak perubahan cuma yang spesifik di masa pandemi, yakni pastinya sudah harus memenuhi protokol kesehatan (Prokes),” ungkap Moh. Ramli, disela-sela acara saat dikonfirmasi MaduraPost.net di Hotel Utami, Rabu (24/3).

Menurutnya, seluruh penyelenggara meliputi panitia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), relawan, dan satuan tugas (Satgas) Covid-19 harus komplit untuk menyelaraskan pesta demokrasi tingkat Desa tersebut.

“Pastinya juga harus didukung dengan sarana prasarana Prokes,” katanya.

Secara teknis, kata Ramli, Pilkades serentak tahun ini sudah ada batasan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang sudah mengatur tempat pemungutan suara (TPS) berbasis Dusun.

BACA JUGA :  BLT-DD Tahap Pertama di Sumenep Belum Terserap 100 Persen

“Artinya sudah ditempatkan di masing-masing Dusun, ini untuk memastikan tidak ada kerumunan. Kalau dulu bisa di satu tempat, hanya pintunya di satu Dusun, sekarang justru TPS-nya di masing-masing Dusun. Itupun ketika lebih 500 harus dipecah lagi menambah TPS kelipatan per-500,” ujarnya.

Ramli juga menerangkan, pelaksanaan pelaksanaan Pilkades serentak akan berlangsung pada tanggal 8 Juli mendatang. Namun, pihaknya beium bisa memastikan secara pasti, sebab acara sosialisasi tersebut masih akan berlangsung hingga besok, Kamis 25 Maret 2021.

“Tanggal pelaksanaan, insyaAllah besok akan dibahas,” ucapnya.

Disamping itu, pihaknya juga menerangkan, untuk Kepala Desa (Kades) tidak diberi tempat khusus untuk stay (Manggung) sebagaimana biasanya diberlakukan saat pelaksanaan pencoblosan calon.

“Kami berlakukan sama kepada semua warga, khususnya yang punya hak pilih datang ke TPS itu hanya untuk menunaikan haknya. Selesai nyoblos silakan pulang. Sehingga itulah untuk menjamin memastikan tidak ada kerumunan,” jelas Ramli.

BACA JUGA :  Ujian Kepemimpinan Digelar di Gedung Islamic Center, Satu Orang Bacakades Positif Covid-19

Menurutnya, hal itu sudah masuk ke bagian pelaksanaan Prokes. Sementara untuk TPS, lanjutnya, cukup dipersyaratkan menampilkan foto dan gambar calon.

Ramli juga menguraikan, sejak kemarin sudah menggelar rapat koordinasi (Rakor) tingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sosialisasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Habis ini, (Minggu depan, red) kita akan melanjutkan jadwal pembentukan panitia. Bupati sudah akan menetapkan jadwal tahapan. Jadi tidak suka-suka Desa sekarang, semua tahapan sudah dibingkai dan dijadwal dengan keputusan Bupati,” urainya.

Mekanisme rincinya, Ramli memaparkan, pertama sosialisasi, kedua pembentukan panitia, ketiga dibukanya pendaftaran calon.

“Jadi kalau dihitung dari sekarang, setengah bulan lagi sudah akan dibuka pengumuman penjaringan pendaftaran calon,” paparnya.

Untuk diketahui, pembentukan panitia Pilkades serentak adalah wewenang BPD melalui forum musyawarah desa.

BACA JUGA :  Masyarakat Pantura Lakukan Audensi Terkait Penolakan Pasien Covid-19 Ditempatkan di RSUD Waru Pamekasan

“BPD juga tidak serta merta menunjuk secara internal BPD, tapi harus melalui forum musyawarah desa untuk meminta masukan siapa-siapa yang representatif dari tiga unsur, meliputi lembaga kemasyarakatan Desa, perangkat desa, dan masyarakat,” tuturnya.

Unsur masyarakatpun, menurutnya, harus berlabel tokoh-tokoh, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita.

“Tentu kesehatannya sudah harus mengakomodir unsur perempuan, maka kami atur terus ini. Apabila dikemudian hari ternyata diantara panitia itu ada hubungan sedarah maka harus mengundurkan diri atau wajib diberhentikan. Itu nanti setelah ada penetapan calon,” tambahnya.

Ramli mengatakan, BPD sebagai lembaga pemerintahan Desa yang berfungsi mengawasi, secara otomatis memiliki tugas pengawasan.

“Apa yang ditampung melalui BPD dan masyarakat jika ada temuan pelanggaran, bisa langsung melalui BPD atau langsung kepada panitia yang wajib menindaklanjuti. Termasuk ada jadwal khusus yang diatur oleh Bupati, yakni ruang waktu untuk meminta masukan dari masyarakat. Waktunya tiga hari,” tukasnya.

 

  • Bagikan